TOP 0 Daerah

Istimewa

JPNews - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pesawaran Yusak, akhirnya angkat bicara atas banyaknya pertanyaan terkait pembangunan rabat beton di Desa Tanjungrejo Kecamatan Waykhilau, Pesawaran yang diduga tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Diketahui Sebelumnya Komisi I bersama inspektorat setempat telah meninjau lokasi menindaklanjuti banyak pemberitaan masalah rabat beton di Desa Tanjungrejo pada Selasa, (21/08).

Yusak tak menampik telah meninjau lokasi itu.

"Iya benar, kami kesana Selasa (21/8) kemarin," tegasnya melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (25/8).

Hasilnya, Yusak membenarkan bangunan fisik berupa rabat beton yang dibangun di Desa Tanjungrejo.

Kendati bagitu, Yusak enggan berkomentar terkait banyaknya kerusakan yang terjadi pada rabat beton itu.

Ia mengungkapkan tugas anggota dewan hanya melakukan pengawasan secara politik. Dan untuk memastikan sesuai atau tidak  dia menyebut ada instansi yang mengurusi masalah indikasi yang mengemuka.

"Tugas dewan disini hanya melakukan pengawasan secara politik, yang penting barangnya ada. Dan saya juga tidak melihat bangunan yang rusak yang mana," tegasnya.

"Sesuai tidak dengan spesifikasi itu sudah ada instansi yang terkait, apabila kami terlalu mendetail kesana waduh curiga juga nanti masyarakat ada apa nanti katanya, apa karena gak suka, kan gitu," lanjutnya.

Dirinya menambahkan apabila memang masyarakat merasa bangunan tersebut tidak sesuai dan ada praktik KKN silahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Silahkan masyarakat kalau memang tidak sesuai bangunannya lapor ke aparat penegak hukum, karena disini tugas Dewan hanya sebatas memeriksa ada tidaknya bangunan fisik tersebut," tutup Yusak.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran Inspektur Chabrasman mengungkapkan kehadirannya dalam tinjauan tersebut adalah untuk melakukan pengamatan selain mendampingi pihak Komisi I.

"Sementara kami melakukan pengamatan terlebih dahulu sambil menunggu laporan dari warga dan juga rekomendasi dari dewan," ungkapnya, Sabtu (25/8).

"Tugas Dewan kan hanya sebatas pengawasan, tugas kami melakukan pemeriksaan. Tapi kami belum bisa periksa sebelum ada laporan dari masyarakat, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017," tutup Chabrasman. (ram/ran)

Komentar

Daerah Lainnya