TOP 0 Daerah



JPNews - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dipusatkan di Aula Rumah Makan Ceria Laai Kecamatan Karyapenggawa, Kamis (9/8).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekkab, Azhari, dengan dihadiri oleh Kepala Distan, alaludin, pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas, perwakilan Dandim 0422 Lampung Barat (Lambar), Kepala PT. Pusri dan PT. Petrokimia PPD Lampung, Pimpinan Bank Lampung Kantor Cabang Krui, Kepala BPP, Penyalur Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani (Poktan) se-Pesibar.

Disampaikan Ketua KP3 Pesibar yang juga merupakan Sekkab Pesibar, Azhari bahwa berdasarkan gagasan Gubernur Lampung, Pemprov Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung yang juga telah ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pergub Lampung T8ahun 2016.

"Dasar pemikiran penetapan Pergub Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tersebut adalah fenomena berulang yang sudah berlangsung lama yang dicermati oleh Gubernur Lampung," jelas Azhari. 

Diantaranya adalah langkanya pasokan pupuk, lonjakan harga yang disebabkan oleh faktor seperti, alokasi pupuk bersubsidi yang lebih kecil dari kebutuhan pertanaman, terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke pasar bebas, penyusunan RDKK yang tidak akurat, karena biasanya petani merancang kebutuhan lebih besar dari luas pertanaman sesungguhnya dan ada kecenderungan penggunaan pupuk overdosis. 

"Alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari usulan RDKK, secara khusus Pesibar Tahun 2018 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berupa pupuk urea 6.173 ton dari usulan RDKK 15.046 ton (41%), pupuk SP-36 950 ton dari total usulan RDKK 7.480 ton (13%), pupuk NPK 3.600 ton dari total usulan RDKK 14.844 ton (24%), pupuk ZA 430 ton dari total usulan 1.723 ton (25%), dan pupuk organik 600 ton dari total usulan 2.847 ton (21%)," jelas Azhari.

Setelah melalui proses yang cukup panjang melalui pengkajian pembelajaran kebeberapa daerah di Indonesia (Jawa Tengah dan Sumatera Barat) dan diskusi intensif ditingkat pusat, selama lebih dari satu tahun maka tersusunlah formula instrumen distribusi pupuk bersubsidi model dengan pola billing system yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 99 Tahun 2016 dan petunjuk teknisnya.

"Difasilitasi oleh PT. Bank Lampung, pola  distribusi billing system ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena petani atau kelompok tani menyetorkan uang pembelian langsung ke Bank Lampung dengan harga het dan pupuk langsung bisa diambil di kios," paparnya. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan di 5 (lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian enam tepat, bahkan secara teknis sistem online tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai HET dan subjek penerima atau kelompok sasaran yang jelas dan berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di kabupaten lampung selatan di lima kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian enam tepat.

"Bahkan secarateknis sistem online tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai het dan subjek penerima/kelompok sasaran yang jelas dan RDKK yang wajib akurat," jelasnya. 

Pada tahun ini, pola distribusi billing system pupuk bersubsididi Pesibar, baru diujicobakan di satu kecamatan yaitu Kecamatan Karyapenggawa yang terdiri dari 51 poktan, 12 gapoktan, 12 pekon, dua kios pupuk bersubsidi, dan dua distributor.

"Saya berbangga hati dan mengucapkan terima kasih kepada poktan, kios, dan PPL yang dari awal telah menyatakan kesiapan dan mendukung penuh pelaksanaan billing system ini," imbuh Azhari. 

"Tahun depan, kami mengharapkan kecamatan lain dapat menyusul untuk segera melaksanakan billing system ini. Sebagai langkah awal, dapat dipersiapkan administrasi kelengkapannya," tandas Azhari. (ers)

Komentar

Daerah Lainnya