Lahan pertanian di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal susut menjadi 400 hektare (ha).

JPNews – Lahan pertanian di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal susut menjadi 400 hektare (ha). Hal itu seiring rencana alih fungsi lahan produktif ke agroindustri seluas kurang lebih 1.850 ha.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Bekasi mencatat, luas lahan pertanian di wilayah timur Kabupaten Bekasi itu mencapai 2.323 ha (lihat grafis, Red).

Kepala DPPK Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim mengatakan, sebanyak 33 ribu hektare dari 48 ribu hektare lahan pertanian yang masih tersisa di Kabupaten Bekasi.

“Itu tersebar di 13 dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya kepada JP-News.id.

Artinya, sambung Karim, lahan tersebut telah diusulkan dalam raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Lahan pertanian di 10 Kecamatan lainnya sudah habis menjadi perumahan dan industri sehingga tidak kita masukan di Raperda LP2B,” terangnya. 

Adapun faktor susutnya lahan pertanian di antaranya, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi masih dalam tahap evaluasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pembahasan Raperda tentang LP2B harus terhenti.

“Raperda LP2B merupakan regulasi yang dibuat pemda untuk mengamankan dan menyelamatkan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan DPPK Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir menambahkan, rencananya Raperda LP2B akan diajukan dan dibahas oleh legislatif pada Triwulan I bulan ketiga atau tepatnya pada Mei 2018 mendatang.

“Naskah akademiknya sudah jadi, tinggal diajukan ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk dibahas,” kata Nur.

Meski begitu, kata dia, persoalan yang saat ini dihadapi adalah pembuatan data dan informasi geospasial skala besar berupa peta yang menampilkan kondisi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.

“Kita akan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial untuk membuat petanya dan tetap kita harus merujuk ke Perda RDTR,” tandas dia.

Terpisah, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin mengatakan, triwulan satu ini hanya membahas dua Raperda yakni Reperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Retribusi Pajak.

“Yang lainnya bertahap. LP2B sendiri belum karena dari Dinas terkait belum ada laporan tentang peta big RDTR itu sampai di mana, itu kan penting korelasinya dengan LP2B,” tukas dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau Lahan Abadi sebelum memberikan izin lokasi untuk argoindustri.

“Seharusnya memang seperi itu, kunci dulu dong LP2B nya, supaya ada kepastian dan ketentuan produk yang mengatur kepada perda atau perbup, jangan seperti kucing beranak pindah sana pindah sini. Kalau begini merajalela namanya,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, H Danto kepada JP-News.id, Minggu (28/1).

Menurutnya, sebelum LP2B diselesaikan yang mana sekarang masih terganjal oleh Perda RDTR di pembahasan provinsi, Pemkab jangan dulu melangkah terlalu jauh. Karena akan menimbulkan gejolak dibawah nantinya.

“Karena kalau begini sama saja orang mau beranak (melahirkan, Red) tapi buru-buru sudah menentukan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuannya. Ini ada apa sebenarnya, memang sih sah-sah saja, tapi kan keciri banget ini ada apanya?,” ketusnya.

“Ibarat orang berhitung ya mulai dulu dari angka satu. Begitu juga orang mengaji kan harus dimulai dari alif ba ta sa, jangan langsung ke surat arrohman,” tukasnya. (gun)

Komentar

Jabar Lainnya