Sengketa Lahan di Pekon Sukapura, Pemkab Lambar Lakukan Audensi dengan Kementrian KLH


JPNews - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dan DPRD setempat terus mencari solusi terkait sengketa lahan seluas 309 ha yang ditempati 500 KK di Pekon Sukapura, Sumberjaya yang diklaim Kementerian dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) masuk Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis.

Padahal, Lahan itu sudah ditempati warga sejak 64 tahun silam melalui program transimigrasi.

Bupati Parosil dan Ketua DPRD Edi Novial secara langsung berangkat ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementrian KLH, terkait penyeselasaian sengketa itu, Senin (14/5) sekitar pukul 19.30 WIB.

"Bupati didampingi ketua DPRD, Tim Fasilitasi Penyelesaian Pekon Sukapura, Kabag Pemerintahan dan Otda yang menghadiri adiensi itu," ujar Kasubbag Pemberitaan, Bagian Humas dan Protokol Setkab Lambar, Adi Yansyah kepada JP-News.id, Selasa (15/5).

Menurutnya bupati dan rombongan diterima oleh Dirjen Pranologi, Muhamad Said.

Hasil dari audensi tersebut, Kata Adi, Kementrian KLH melalui Dirjen Pranologi akan segera menurunkan tim untuk melihat secara langsung kondisi wilayah Pekon Sukapura.

Hasil tim itu nanti bakal dijadikan salah satu rujukan dalam mengambil keputusan nantinya.

Dikatakan, bupati menyampaikan permasalahan yang ada di Pekon Sukapura, agar ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada.

"Masyarakat sudah lama bergarap adanya kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi," kata dia.

Diteruskan, keberadaan masyarakat Sukapura pada awalnya berada dan mendiami Pekon Sukapura waktu itu diantar langsung Presiden RI pertama Ir Soekarno.

"Ini artinya, dari hasil audensi tersebut ada langkah nyata yang akan dilakukan oleh Kementrian KLH, khususnya Dirjen Planologi terkait solusi lahan di Pekon Sukapura," tandas Adi. (mst)


Topik : Sengketa Tanah

Komentar

Lampung Lainnya