SLEMAN, JPNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berinisiatif mendorong terciptanya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia melalui pendekatan digital government.

Disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, setidaknya ada 5 strategi kunci untuk mendorong terciptanya Digital Government.

“Pertama, yang harus kita lakukan adalah pengembangan SDM,” kata Zudan saat menjadi panelis di Webinar “Beyond Unicorns – Building the Foundations for Digital Government in Indonesia”, yang diselenggarakan The World Bank, Jumat (12/11/2021).

Kedua, lanjut Zudan, perlu adanya political will yang kuat dari seluruh stake holder untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi pemerintahan yang fondasi-fondasinya telah terbentuk.

“Di Dukcapil, kami bersepakat sejak 2004 program kami yang bernama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) itu tidak boleh diganti, tapi perbaikannya dilakukan terus menerus,” kata Zudan.

Ketiga, perlu adanya kesadaran bersama antar masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membangun suatu ekosistem pemerintahan digital.

“Digital government hanya dapat terwujud bila ekosistemnya mumpuni,” ungkap Zudan.

Keempat, perlu adanya integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil selaku pengelola big data kependudukan Indonesia sebagai integratornya.

“Integrasi data tersebut bertahap kami lakukan dengan dilalui kebijakan berbagi-pakai data dengan berbagai lembaga pengguna lintas sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokratisasi, perencanaan/pembangunan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” rinci Zudan.

Terakhir, diperlukan adanya kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mau mengimplementasikan program nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Kependudukan.

“Saatnya kita mengimplementasikan one data policy, dan sekaligus di dalamnya satu data kependudukan untuk semua keperluan,” ajaknya sambil menutup keterangan.

Sumber: Puspen Kemendagri

Komentar

Pemerintahan Lainnya