TOP 0 Politik



SUKABUMI, JPNews - Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). MA menolok gugatan Yusril Ihza Mahendra yang diberi kuasa oleh pemohon mantan kader Partai Demokrat Muh Isnaini Widodo dkk.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengapresiasi putusan MA dan mengungkapkan rasa syukur atas keputusan MA tersebut. "Alhamdulillahi rabbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT.  Terima kasih kepada para Hakim di Mahkamah Agung yang telah melihat kebenaran yang ada pada Partai Demokrat dan memutus dengan kebenaran," tutur Muraz kepada JPNews, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Muraz: Berikan Kewenangan KPU Secara Leluasa Sesuai UU

"AHY dipilih secara benar sesuai dengan dengan prosedur dan ketentuan dalam AD/ART pada Kongres V Partai Demokrat. AHY terpilih secara aklamasi setelah seluruh pemilik suara dalam pemilihan Ketum Partai Demokrat periode 2020-2025 sepakat memilih AHY," terang Muraz Muraz yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menambahkan.

Menurutnya, saya adalah salah satu peserta dari Kongres ke V Partai Demokrat, demikian juga AD/ART diubah dengan persetujuan dari peserta Kongres.

"Jadi, tidak ada ada kesalahan atau kecurangan disitu. AHY adalah ketum kami, yang kami pilih dan kami cintai," ungkapnya.

Baca juga: Rayakan HUT ke-20, Muraz: Kudu Jadi Deui Wali Kota ti Demokrat

Muraz meminta, karena itu berhentilah mengganggu Partai Demokrat. Sebaiknya Pak Moeldoko kalau ingin jadi ketua partai, bentuk saja partai baru, kan tidak ada larangan untuk itu.

"Biarkan Partai Demokrat berjalan dan melakukan kegiatan sesuai dengan aturan dan demokrasi yang benar dan baik," pungkas Muraz.

Baca juga: Jelang Musda DPD Demokrat Jabar, DPC Kota Sukabumi Arahkan Dukung ke Anton Sukartono

Diketahui, perkara itu tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly. Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

"Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima," bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11/2021).

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Objek sengketa perkara tersebut yakni AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. AD/ART itu diketahui telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD ART, pada 18 Mei 2020. 

Dalam gugatan ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum beberapa eks kader Demokrat yang telah dipecat oleh AHY.

Mereka adalah eks Ketua DPC Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Sebelumnya, Yusril menilai MA memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART Parpol. Sebab, AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.(drw/cnn)

Komentar

Politik Lainnya