TOP 0 Politik



SUKABUMI, JPNews - Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Mohamad Muraz menuturkan, sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR merupakan lembaga yang akan selalu menjaga kelestarian Pancasila.

Disamping itu, MPR juga mengemban tugas memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Empat pilar kebangsaan terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR), dan Bhinneka Tunggal Ika,” beber Muraz saat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diikuti Tokoh masyarakat, ketua RT / RW, se Kec. Warudoyong  Kota Sukabumi di Gor Suryakencana, Kota Sukabumi, Selasa (25/5).

Menurutnya, salah satu tugas sebagai anggota MPR sesuai dengan peraturan DPR mensosialisasikan terus tentang 4 Pilar ini, karena ternyata di dalam negeri ini masih banyak sekarang warga yang mungkin belum memahami secara baik tentang Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Sehingga ada sekian persen tadi, hasil survey yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara Indonesia. Ini tidak boleh terjadi,” tegas pria yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini.

Lanjutnya, maka dari itu, disosialisakan 4 Pilar, disamping itu, Muraz menyebutkan, di MPR dishare ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), meminta dari Komisi II disampaikan berulang-ulang ke BPIP harus menyusun materi yang baik tentang bagaimana pembinaan Pancasila.

“Empat pilar merupakan tiang utama berdiri kukuhnya Indonesia, dari masa lalu, masa kini, dan untuk masa depan,” terangnya.

Muraz menambahkan, selain itu juga dibuat kurikulum segera tentang Pancasila dan dijadikan kembali sebagai mata pelajaran dan wajib di setiap sekolah mulai dari PAUD sampai tingkat perguruan tinggi.

“Melalui BPIP harus segera menyiapkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nanti, kita mendorong agar pemerintah tidak usah undang-undang dulu, langsung dengan peraturan pemerintah atau Peraturan Presiden (Perpres),” urainya.

“Kalau itu sudah siap, segera kembali dijadikan kurikulum di sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dari Komisi II sudah sepakat menyampaikan itu,” ungkap Muraz. (drw)

Komentar

Politik Lainnya