Istimewa for JPNews

JPNews - Pemprov Lampung kembali menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Kerja sama yang berpusat di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (16/4) itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Susilo Yustinus.

"Kerja sama penanganan masalah hukum bidang Datun ini merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya. Pada tahun 2015 Pemprov Lampung sudah melakukan MoU yang sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung, tetapi sempat terhenti akibat sesuatu dan lain hal," ungkap Didik Suprayitno.

Menurut dia, pihaknya memerlukan lembaga adiyaksa ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum bidang Datun yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator dan atau fasilitator.

"Banyak persoalan hukum yang terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya Pemprov Lampung," katanya.

Didik menjelaskan dengan penandatanganan MoU itu dunia usaha dan masyarakat serta Pemprov Lampung bisa mendapatkan suatu kepastian hukum sehingga apa yang menjadi target pembangunan ke depan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, ia berharap kejaksaan tidak hanya menangani masalah pidana, tetapi juga menjadikan masalah hukum bidang Datun sebagai prioritas.

Menurutnya, selama ini pihak kejaksaan sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Lampung.

"Saya berkeyakinan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung mampu berbuat maksimal dan terbaik untuk masyarakat sesuai empat fungsi kejaksaan, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum," ucapnya.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, kata Didik, Pemprov Lampung memandang perlu menjalin kerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan kejaksaan.

"Saat Pemprov Lampung mengalami permasalahan hukum khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara maka penanganannya dilakukan secara bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Atas dasar itu, untuk landasan dan pedoman bagi pemprov maupun Kejati dalam pelaksanannya perlu menjalin kesepakatan bersama," tukas dia. (hms/niz)

Komentar

Lampung Lainnya