SUKABUMI, JPNews - Pemberlakuan masa larangan mudik yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Satuan Gugus Tugas Covid-19, terhitung 6 -17 Mei 2021 tentunya sangat berdampak terhadap PO (Perusahaan Otobus) dan para supirnya.

"Larangan tersebut sangat merugikan untuk kami selaku pengelola transportasi, tahun lalu lockdown, dan tahun ini pun kami harus lockdown kembali," kata salah seorang sopir Bus AKDP, Risman Firmansyah saat ditemui di Terminal Tipe A KH Ahmad Sanusi, Senin (3/5).

Menurutnya, untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya, hanya bisa pasrah entah harus usaha apa nanti, selama dirinya tidak bisa bekerja di masa larangan mudik tersebut.

"Kami bisa bekerja sampai tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya tidak bisa beroperasional. Pemberitahuan tentang larangan operasional sudah kami terima sejak sebulan yang lalu," ungkapnya..

Lanjutnya, terkait kebijakan yang dibuat hanya bisa pasrah, sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Namun disisi lain hal itu juga berdampak terhadap ekonomi para supir bus maupun PO.

Ia pun berharap ada kebijakan kompensasi atau bantuan ekonomi dari Pemerintah untuk para supir Bus.

"Baik dari Pemerintah maupun Perusahaan, tidak ada kompensasi untuk kami yang tidak bisa bekerja selama masa larangan mudik," tuturnya.

Dirinya berharap tetap bisa beroperasi kembali secara normal, walau harus ada pembatasan jumlah penumpang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Diakuinya sebelum bulan puasa sudah terjadi penurunan jumlah penumpang sekitar 60 persen, dan semenjak mewabahnya virus Covid-19.

"Momen menjelang lebaran merupakan momen penting mengais rezeki, namun kami hanya bisa pasrah walau hati ini menjerit dengan kebutuhan lebaran," pungkasnya. (Yus)

Komentar

Jabar Lainnya