CIKARANG SELATAN, JPNews - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Pelantikan langsung dilakukan Camat Cikarang Selatan Agus Dahlan mewakili Bupati Bekasi, Rabu (14/4) di ruang rapat desa cibatu.

Dalam sambutannya, Kepala DPMD, Ida Farida mengatakan, Proses penunjukan pengangkatan Pj kades Cibatu ini mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku. Karena memang pengangkatannya berdasarkan Kades yang lama Itu berhalangan tetap atau meninggal dunia, Sehingga diangkat Pj Kepala Desa.

"Harus dipahami juga, Pj kade Ini nanti mengantar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bangun secara kondusif, kemudian nanti di evaluasi bersama BPD nya," kata Ida.

Artinya, untuk pemilihan kepala desanya juga berbeda. Tidak lagi melalui proses pemilihan kepala desa yang didanai dari APBD.

"Mereka tetap melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) antar waktu (PAW). Itu Pun sama, dibangun dengan kesepakatan bersama-sama BPD, Tokoh Masyarakat, dan keterwakilan warga masyarakat harus ada. Sehingga betul-betul kondusif," beber Ida.

Selanjutnya, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pj kades memasuki tahun anggaran 2021, dimana ada Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan provinsi atau pendapatan lain yang sah, itu untuk segera dirumuskan.

"Kalau kemarin sudah di susun PERDESnya yang tahun 2021 di akhir Desember itu harus melakukan proses perubahan. Karena mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Dalam pengolahan keuangan ini semua mengacu kepada Permendagri 20 TahunS 2018. Jadi Kepala Desa, Pj yang diangkat juga mengacu pada regulasi dengan SK pengangkatan Bupati.

"Kita kerja berdasarkan SK, tugas dan fungsinya jelas," katanya.

Ida berharap kerja cepat dari Pj Kades dengan tim yang ada dilingkungan desanya sendiri. Ia pun berpesan kepada Pj Kades untuk tidak ada pergantian perangkat desa.

"Bangun situasi yang kondusif dengan perangkat desa ini saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pr-pr yang belum dituntaskan," tegasnya.

" Karena di DD ada hak warga masyarakat yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian untuk PPKM skala mikro bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dan bekerjasama dengan puskesmas. Kemudian juga untuk penyelenggaraan konfergensi stunting," timpal Ida.

Lebih jauh Ida mengatakan, Untuk ADD yang sampai saat ini mungkin perangkat-perangkat desa yang belum mendapatkan siltap, dimana syarat-syarat pengajuan siltap itu regulasi-regulasi dari desa juga harus diselesaikan. Sehingga Pj kades sudah dilantik harus secepatnya menyelesaikan, apalagi ini sudah masuk di bulan April berarti di triwulan kedua bulan pertama.

“Jadi memang kita ingin ada percepatan, mudah-mudahan hari ini bisa dilaksanakan dan harus didukung, jangan bekerja sendirian,” ujar dia.

Kalau kemarin sudah disusun mungkin sekarang PERDES perubahannya adalah evaluasi. Apa program-program unggulan yang mengacu kepada 5 program berdasarkan peraturan Mendagri.

"Jadi gak ada yang di karang-karang, semua sudah mengacu pada tatanan aturan," ujarnya

Perangkat desa, kaur, kasi, semua support. Jadi kalau pejabatnya lembur yang lain juga lembur. Jangan nanti pejabat kerja sendirian babak belur.

“Harus bersinergi, tunjukan bahwa setelah pengangkatan Penjabat Pj kades di Cibatu ini akan jauh lebih baik dan menjadi role model bagi desa-desa yang lain. Itu harus bisa dibuktikan, bukan tidak mustahil kalau kita mau bersinergi, mau bekerjasama, insya Allah bisa diselesaikan.” tandasnya. (Gie)

Komentar

Jabar Lainnya