JAKARTA, JPNews - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengataka, akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat, dari para tokoh (baik di tingkat pusat maupun daerah), serta masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan Ormas dan civil society lainnya, juga para mahasiswa serta anak-anak muda dari berbagai komunitas (baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung).

"Untuk segala perhatian, doa, dan dukungan kepada Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya," ucap AHY dalam keterangan tertulisnya.

Secara khusus, Partai Demokrat juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sejumlah elemen dari berbagai partai politik, yang telah mengeluarkan pernyataan yang positif terhadap situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat, dan nasib demokrasi bangsa ini ke depan.

Meskipun sebagian pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat yang sah (atau yang seringkali disingkat GPK-PD) berasal dari sejumlah partai politik (artinya, bukan hanya kader Partai Demokrat saja), tetapi kami sangat percaya bahwa keterlibatan elemen-elemen itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili dirinya sendiri.

Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akun- tabilitas kami kepada publik, karena pada dasarnya, Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Tidak ada yang kami sembunyikan. Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah.

"Alhamdulillah Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting, serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat, semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air," jelasnya.

Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini.

Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten- Kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu, saya menyampaikan terimakasih, rasa bangga, sekaligus juga penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami juga berterima kasih telah diberikan ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Kami bertemu Menkopolhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.

"Alhamdulillah, proses komunikasi juga berjalan dengan baik; tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling meng- hormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya su- premasi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pi- hak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," tegas AHY.

Selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggara- an KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.

Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya: Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya un- tuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat.

Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat ter- sebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: ge- rakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.

Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut di- hormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik.

Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata.

Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung ting- gi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu, yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa," tandasnya. (rls)

Komentar

Politik Lainnya