TOP 0 Politik



SUKABUMI, JPNews - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Mohamad Muraz, menyebut bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada Jumat (5/5), di Deli Serdang, Sumatra Utara, itu jelas ilegal dan tidak dilakukan oleh pemilik suara yang sah, karena KLB harus diajukan oleh 2/3 Ketua DPD.

"KLB itu jelas ilegal dan tidak dilakukan oleh pemilik suara yang sah, karena KLB harus diajukan oleh 2/3 Ketua DPD," kata Muraz saat dikonfirmasi, Jumat (5/5).

Baca juga: Muraz Dukung Langkah Pemecatan Kader Pendukung GPK-PD

Menurutnya, Ketua DPD itu ada 34 sekarang semua solid ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jadi KLB harus diajukan, pertama 2/3 Ketua DPD, kedua ditambah 50% plus 1 Ketua DPC kemudian ketiga disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. "Nah, tiga-tiganya tidak ada yang dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku akan menggelar KLB," ucapnya.

"Saya tegaskan bahwa AHY dipilih secara demokrasi dan ternyata seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC yang memiliki suara sah semuanya aklamasi menyetujui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru," ungkapnya menambahkan.

Lanjutnya, kalau disebut AHY gagal, gagal apanya?. Sejak ke pemimpinan AHY Partai Demokrat elektabilitas dan popularitasnya meningkat, bahkan target Pilkada yang direncanakan 20% ternyata terbukti mencapai angka 40% lebih Itu artinya keberhasilan.

"Nah, sekarang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ketika Partai Demokrat terpuruk tidak ada mereka ngomong. Sekarang kader-kader yang tidak aktif yang bukan pengurus bahkan ada yang sudah keluar dari Partai Demokrat seperti Ruhut Sitompul ngomong mau memperbaiki Demokrat apanya yang diperbaiki sama dia," tegas pria yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Partai Demokrat ini.

Muraz menambahkan, jadi sebetulnya kewajiban pemerintah untuk mengamankan situasi ini, dan tidak memperkeruh suasana karena jelas kader Demokrat siap bela dan dukung AHY.
"Kalau tidak, mungkin pergerakan secara fisik pun bisa dilakukan oleh para kader Demokrat, dan ini akan mengganggu stabilitas nasional. Jadi pemerintah sebaiknya menganalisis secara benar dan melakukan pengamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," tandas mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 ini. (drw)

Komentar

Politik Lainnya