TOP 0 Ekonomi



SUKABUMI, JPNews - BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah) Kota Sukabumi menetapkan target pendapatan pajak daerah senilai Rp46 Miliar pada 2021 dari sembilan sektor pajak yang dikelola. Walau masih ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada beberapa sektor pajak, namun target tersebut terbilang naik 5 persen dari perolehan pajak di tahun sebelumnya.

"Memang target pajak yang kami tetapkan ada peningkatan kurang lebih 5 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan target tetap kami lakukan walau masih kondisi pandemi," kata Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D), Rahman Gania di dampingi kasubid Pendataan dan pendaftaran, Tatus Arifullah ketika ditemui di Kantor BPKPD Kota Sukabumi, Rabu (3/3).

Menurutnya, untuk mencapai peraihan target pajak, Rahman bersama tim akan melakukan beberapa strategi, mulai dari pendataan untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada, termasuk intensifikasi pajak peningkatan besarannya dari wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar. Selain itu ada melakukan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak.

"Monitoring untuk memeriksa kepatuhan dan kejujuran para wajib pajak, apakah laporan-laporan yang dia lakukan, jujur dengan kondisi omset yang ada atau ada kecurangan," ujarnya.

Lanjutnya, bentuk pengawasan atau monitoring dari BPKPD dibantu melalui alat rekam transaksi, dan sudah terpasang alat tersebut di 40 lokasi dua jenis pajak yang berfungsi sebagai pembanding omset dari WP tersebut. Namun mesin tersebut hanya sebagai alat pembanding yang tidak bisa dijadikan patokan dari nilai pajak. "Sifat pajak ada yang self assessment yang artinya WP sendiri melaporkan dan menghitung besaran pajak dan menyetorkan. Ada juga sifatnya official assessment, Pemda yang menghitung besaran pajaknya," terang Rahman.

Rahman menambahkan, bidang yang dikelola sendiri, hanya mengelola 7 jenis pajak, dan pajak andalannya ada 4 jenis yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir. Sedangkan sisanya ada pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN dan pajak air tanah. Dua jenis pajak lain yakni PBB dan BPHTB dikelola oleh UPT.

Sementara itu, Tatus Arifullah menambahkan dari beberapa potensi pajak andalan yang dikelolanya memang masih berdampak pada kondisi pandemi Covid-19, sehingga pemerintah daerah wajib menjaga stabilitas kondisi usaha para WP. "Pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa pengurangan denda administrasi keterlambatan," kata Tatus.

Pendapatan pajak daerah pada 2020, masih kata Tatus, target yang di tetapkan tercapai, bahkan melebihi over target mencapai 113 persen. Untuk tahun ini target dipasang pesimis karena masih terkendala Pandemi Covid-19, namun akan melihat kondisional bisa saja terjadi perubahan target. (yus)

Komentar

Ekonomi Lainnya