Kabupaten Bekasi, JPNews - Aliansi Buruh Melawan (ABM) datangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi, guna meminta Ketua DPRD memberlakukan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Bekasi tahun 2021.

Dalam audensinya Suparno ketua Kordinator Aliansi Buruh Melawan meminta kepada Ketua DPRD untuk memberikan rekomendasinya kepada bupati, agar Dewan Pengupaahan di Kabupaten Bekasi bisa segera dilakukan rapat tentang UMSK tahun 2021 bersama Bupati Kabupaten Bekasi.

Suparno mengakui, kenapa dirinya dan aliasi Buruh Bekasi melawan ini mendorong UMSK Kabupaten Bekasi tersebut, tentunya menurut dia, jelas di Pasal 1 91a tentang UU 11tahun 20 omnibulaw pertama kali di undangangkan  maka upah minumum mengacu kepada UU 13 tahun 2003.

"Kedua, triger contoh di Jawa Timur UMSK sudah di SK kan oleh Gubernur Jawa Timur, jadi tidak ada alasan kabupaten bekasi untuk tidak merekomendasikan UMSK tahun 2021 ke Gubenur Jawa Barat, Kata Suparno kepada JPNews, Rabu (24/2).

Ditempat yang sama ketua DPRD Kabupaten Bekasi  (BN) Holik Qodratulloh berencana akan meindaklanjuti hasil audensi bersama Aliansi Buruh melawan.

"Ya dalam waktu dekat, kita DPRD akan Memanggil Dinas Terkait guna membahas besaran Pengupahan bersama Dewan Pengupahan di Kabupaten Bekasi," ucap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Intinya menurut ketua DPRD, pihaknya akan segera mungkin memanggil Dinas Tenaga Kerja guna menemukan solusi dari Problematika pengupahan.(Gie)

Komentar

Jabar Lainnya