SUKABUMI, JPNews - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat melalui Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi pada 2020 telah menyelesaikan 9 peraturan daerah (perda) melalui sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Bahkan sembilan Perda tersebut telah diterbitkan  nomor dan di umumkan di lembaran daerah.

"Sembilan Perda selama 2020 telah mendapat nomor dan di lembar daerahkan, kami juga telah melakukan sosialisasi produk hukum ke masyarakat melalui kelurahan-kelurahan," papar Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Lulu Yuliasari di dampingi Kepala sub bagian dokumentasi dan informasi hukum, Tri Sari Setiati, ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/2).

Lulu juga mengingatkan kembali tentang produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Sukabumi selama 2020, diantaranya Perda nomor 1 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, Perda nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dadrah Tahun 2020, Perda Nomor 4 Tagun 2020 Tentang Keperotokolan, Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemudian, Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dadrah Tahun Anggaran 2021, dan Perda Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Sosialisasi produk hukum ke masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19 memang menjadi kendala, makanya kami hanya memberikan cetakan produk Perda ke semua Kelurahan untuk diteruskan kembali ke masyarakat," terangnya.

Selanjutnya bagian hukum fokus pada Raperda 2021 yang berjumlah 11 Rancangan Peraturan daerah Kota Sukabumi yang siap dibahas pada tahun ini. Lulu juga mengatakan dari jumlah Raperda tersebut, ada tiga usulan dari DPRD, diantaranya penyediaan sarana ibadah pada perkantoran dan pusat pembelanjaan, kemudian penanganan gelandangan dan pengemis, dan ketiga mengenai penyelengaraan peternakan dan kesehatan.

Untuk sisanya 8 Raperda dari Pemerintah Kota Sukabumi ada perubahan Perda Kota Sukabumi nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi pelayanan kesehatan, perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Inovasi Daerah, Rencana Tata ruang wilayah Kota Sukabumi. Kemudian Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2020, Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022.

Disamping itu, Tri Sari Setiati juga menambahkan pada triwulan pertama tiga Raperda akan di bahas bersama tim Bapemperda DPRD Kota Sukabumi, yakni tentang Raperda mengenai perubahan pengelolaan sampah, kemudian revisi retribusi pelayanan kesehatan, dan Raperda inovasi daerah.

"Secepatnya kami dengan tim Bapemperda telah berkomitmen untuk secepatnya membahas ketiga Raperda tersebut," pungkasnya. (yus/drw)

Komentar

Jabar Lainnya