SUKABUMI, JPNews - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi tetap akan menggelar operasi yustisi meskipun Kota Sukabumi merupakan salah satu daerah yang tidak menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Sebagai Antisipasinya ketika Kabupaten Sukabumi menerapkan PPKM, ada pembatasan atau penutupan toko-toko atau tempat hiburan di sana, warganya pasti lari ke kota, hal itu bisa menyebabkan kerumunan," kata Kepala Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Sukabumi, Agus Wawan Gultom saat dikonfirmasi, Kamis (14/1).

Lanjutnya, untuk mencegah kerumunan dan terus mengajak masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak), jajarannya bersama unsur Forkopimda tetap menjalankan operasi yustisi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi nomor 36 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona.

"Operasi tersebut bentuk ikhtiar kami yang selalu mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai covid-19," terangnya.

Menurutnya, bukan hanya menggelar operasi yustisi, pihak juga akan menjalankan imbauan kepala daerah untuk pembatasan waktu bagi para pelaku usaha maupun tempat hiburan di Kota Sukabumi dalam masa AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) waktu dari pagi hingga pukul 21.00 atau 22.00 WIB.

"Apabila para pemilik usaha melanggar ketentuan tersebut, akan mendapat teguran bertahap. Baik secara lisan, tertulis hingga penyegelan tempat usaha atau di Tipiring. Kita punya kewenangan untuk mentipiringkan bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Disamping itu, Kabid Gakda Satpol-PP Sudrajat menambahkan, sejauh ini sudah menjaring 158 orang yang melanggar Protokol kesehatan. Mereka yang terjaring berasal dari warga Kota maupun Kabupaten Sukabumi. Sanksi denda yang dikenakan kepada para pelanggar denda maksimal Rp100 ribu, sementara hasil sanksi denda dari operasi yustisi diserahkan ke kas daerah.

"Kalau pelanggar tidak membawa uang, kita berikan sanksi sosial, jadi ada tahapan pemberian sanksi oleh pa Hakim. Pada intinya operasi yustisi tetap akan kami laksanakan," ungkapnya. (yus/drw)

Komentar

Jabar Lainnya