TOP 0 Politik

Tim Desk Pilkada Kota Sukabumi saat mengkaji laporan terakhir jelang penetapan paslon di Pilkada serentak 2018. Foto: Herlan Heryadie/JP-News.id

JPNews - Dua kali sudah Desk Pilkada Kota Sukabumi mengirim laporan kepada Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat terkait situasi terkini jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Laporan pertama dikirim setelah Desk Pilkada dibentuk sebelum ada pasangan calon (paslon). Laporan terakhir dikirim akhir 2017 lalu setelah muncul empat paslon. Namun tak disebutkan secara persis apa isi dari laporan tersebut.

Seperti dipaparkan Sekretaris Desk Pilkada Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat. Ia menyebut, tugas dan fungsi Desk Pilkada sejauh ini sudah dilakukan dengan baik tanpa ada kendala.

"Kami disini sebagai mitra tiga penyelenggara Pilkada, yakni KPU, Panwaslu dan DKPP. Laporan yang kami berikan kepada Desk Pilkada Jawa Barat tidak wajib disampaikan ke publik, karena lebih banyak berkaitan dengan ASN," terang Punjul saat diwawancarai ?JP-News.id? di sekretariat Desk Pilkada Kota Sukabumi.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Sukabumi itu menyebutkan, Desk Pilkada sebagai pusat komando SKPD lain semisal Disdukcapil, Inspektorat, Kesbang, serta instansi terkait lainnya masih berkoordinasi. Ia mengaku ada target khusus terkait angka partisipasi pemilih. Jika Pilkada lima tahun lalu hanya mencapai angka 76,04 persen, maka tahun ini ditarget 80 persen.

"Tugas kami juga harus bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih. Kedepan, bentuk koordinasi akan lebih mudah karena ada aplikasi khusus untuk melaporkan ke provinsi melalui Diskominfo Jawa Barat," terangnya.

Ia berharap, Pilkada di Kota Sukabumi kali ini bisa berjalan kondusif. Terlebih, khusus untuk ASN diharapkan mampu menjaga netralitasnya, tak ikut-ikutan kampanye, apalagi menjadi tim sukses salah satu paslon.

"Terkait netralitas ASN harus bisa memposisikan diri. Harus netral, profesional dan bebas dari intervensi politik. Kalau ada temuan ASN yang tidak netral, inspektorat yang akan segera menindak," tutupnya. (hrl/drw)

Komentar

Politik Lainnya