KABUPATEN BEKASI, JPNews - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi lakukan stimulasi tahapan pencoblosan Pilkades serentak di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (30/11).

Kepala DPMD Ida Farida dengan lugas mengatakan, simulasi tahapan Pilkades tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang bersifat teknis kepada para camat, kepala desa, BPD dan panitia Pilkades dalam menjalankan tugas dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, Ia juga mengimbau seluruh calon kepada desa (Calkades), panitia Pilkades dan masyarakat agar dalam pelaksanan Pilkades  nanti bisa mengikuti aturan protokol kesehatan dengan baik. Di mana dalam pilkades di 16 desa tersebut terdapat 235 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya berharap tidak ada lagi klaster baru dalam Pilkades ini. Saya ingin hajat Pemkab Bekasi ini menjadi barometer untuk kecamatan maupun kota lain yang akan mengadakan Pilkades," Kata Ida

Dalam rekapitusi tersebut, sambung Ida, sebelum acara pokok dimulai pukul 06.30 WIB sampai 08.000 itu persiapan mulai dari tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutak Suara (KPPS) di ruangan.

“Jadi cara seremonial, mulai dari pelantikan, pembacaan janji, sumpah terus ada saksi. Setelah sudah selesai semua dan sudah sepakat dengan komitmen mereka, perjanjian mereka lalu masuk ke tahap arena pemilihan suara. Dan ketika mereka sudah dilantik dan masuk ke pos masing-masing lalu mulai dilaksanakan pemililihan kepala desa,” jelasnya.

Terkait suhu tubuh tinggi, kata Ida, pihak RT/RW wajib memantau warganya yang bersuhu tinggi dan berkoordinasi dengan tim medis setempat. 

“Tetap diperhatikan bukan hanya mereka di antar ke bilik khusus, setelah itu dilkaukan rapid test atau tes sweb nanti pihak puskes yang berkoordinasi. Jadi warga tersebut terpantau terus meski pilkades selasai juga,” tuturnya.

Kemudian sampai penghitungan selesai di setiap TPS lalu dituangkan kedalam berita acara, Koordinator KPPS dengan anggota membawa berita acara beserta kotak suaranya.

“Kotak yang berisi surat suara itu diamankan, lalu kumpul lah di satu TPS, TPS yang lebih luas lebih respentatif untuk merekap secara keseluruhan. Nah setelah dilakukan proses rekap lalu dituangkan kedalam berita acara disaksikan dengan saksi dan lain sebagainya dianggap itu sah lalu di masukan semuanya hasil dari rekap itu dituangkan daalam berita acara dan disampikan PPD,” paparnya.

Selanjutnya, PPD meminta tanda tangan ke para calkades walaupun itu telah disetujui  para saksi.“ Apabila ada unsur  kesengajaan menolak dan lain sebagainya tetap dianggap sah, karena itu sudah disaksikan. Kemudian kotak suara itu diamankan,” urai dia.

Ida mengakui bahwa pilkades di tengah pandemic Covid-19 ini membuat DPMD memutar otak agar tidak terjadi klaster baru. 

“Yang kita ketatin itu di situ, mungkin kalau tidak ada covid normal, ini yang lagi dipikirkan agar pilkades ini berjalan dengan aman dan tidak ada klaster baru, kita pikirkan keselamatan dengan didukung oleh regulasi, jadi regulasi yang ditambahkan itu regulasi covidnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapores Metro Bekasi Kombes Pol Hendara Gunawan mengatakan, dalam pilkades ini ada 235 TPS  dengan jumlah pengamanan  dengan melibatkan 2.021 personel keamanan.
“Itu akan kita tempatkan di masing-masing TPS, kemudian di setiap desa ada pospam terpadu salain itu kami juga akan membuat pos pemukul apabila ada permasalahan yang mengarah pada gangguan keamanan,” kata dia.

Hendra megatakan, rencana pengamanan ini sudah disusun. Baik gangguan Kamtibmas hingga protokol kesehatan (prokes).
“Karena ini era covid-19 bukan era biasa dan kami juga sudah melakukan imbauan bahkan penekanan-penekanan terhadap seluruh calkades termasuk tim suksesnya untuk benar-benar melaksnakan prokes dengan baik,  ” ujarnya.

Artinya, Hendra mengingatkan bahwa pelangaran terhadap prokes covid-19  bisa berhadapan dengan hukum.

“Saya khawatir nanti yang seharusnya dilantik tidak jadi dilantik. Jadi laksanakan Prokes covid-19 dengan baik, sampaikan kepada simpatisannya untuk tidak usah lagi mereka berkerumun dengan menggalang masyarakat. Percayakan pada seluruh panitia dan petugas TPS dan percayakan kepada kami ,” jelasnya.

"Kalau ada panitia yang bermain, yang pasti ada pelanggran hukum di situ maka dia juga harus berhadapan dengan hukum ,” pungkasnya.(Adv)

Komentar

Jabar Lainnya