KABUPATEN BEKASI, JPNews - Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020. Semua persiapan dilakukan. salah satunya mensosialisasikan petunjuk teknis (Junkis) kepada para ketua panitia Pilkades 16 Desa, Polres, Kodim, Ketua Forum BPD dan Koordinator Camat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Ida Farida mengatakan, Terkait dengan Pilkades kita sudah deklarasikan, kemudian dari pihak pengamanan sudah mematahkan daerah-daerah yang rawan dan meminta netralitas panitia Pilkades.

"Saya berharap netralitas panitia di tingkat desa, pengawasan di tingkat kecamatan dan kabupaten, tentunya muspika dalam hal ini sangat berperan. Kemudian yang harus di antisipasi juklis ini sudah final hanya perlu ada koreksi terkait penghitungan suara," kata Ida kepada JPNews Selasa (24/11).

Selain itu, mengingat pilkades ini di selenggarakan di masa pandemi virus korona atau covid-19, dalam Pilkades ini jangan sampai ada klaster baru dan sangat tidak di harpakan dan sekarng dengan tegas Pak Preseiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan di tindak tegas ketika protokol kesehatan (Proskes) di langgar.

"Kita sudah sepakat pemilihan kepala desa ini dibagi per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maka dari itu tambahan anggarannyapun cukup besar sekitar 4 miliar untuk 16 desa, dengan menambah TPS-TPS memecah kerumunan massa." katanya.

"Jelas, filosofi Itu adalah bagaimana kesehatan, keamanan warga masyarakat terjaga, itu saja. Jadi tidak berpikir yang lain," sambungnya.

Ida menjelaskan, selama pamdemi virus corona pilkades sudah melakukan penundaan dua kali. Dalam hal ini, seharusnya dalam keadaan normal pilkades ini bisa dilakukan di satu lapangan, di hitung disitu.

"Tapi sekarang Pilkades ini di hitung di masing-masing TPS, di setiap TPS ini disediakan kotak suaranya banyak, Jagan satu. Karena semua mulai dari kedatangan, pencoblosan, penghitungan dan pengiriman ke kabupaten harus selasai pada hati itu juga. Jadi hitungnnya 1X24 jam dan ini kerja keras kita semua, sebab Pak Bupati tidak menginginkan ada pengitungan final di kantor desa dan meminta selsai dalam satu hari, " tuturnya.

Ida berharap, Pilkades ini betul-betul aman dan menjadi barometernya untuk Kabupaten dan Kota yang lain. “ Kita paling duluan dalam pilkades serentak, wilayah yang lain ada yang mundur di tanggal 19 dan seterusnya,” terangnya.

Selain itu, pilkades yang akan di helat pada 13 Desember mendatang sudah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Kalau kemarin kita hanya lewat zomm meting, kebetulan saya kominikasi langsung dengan Pak Dirjen. Sekarang sudah ada rekomendasi tertulisnya. Bekasi bisa melaksanakan di tanggal 13 Desember 2020,” jelasnya.

Kemudian, untuk tim kesehatan lebih di mantapkan lagi terkait prokesnya. Karena nanti akan ada TPS bilik yang khusus. "Ketika dia (pemilah,red) suhunya melebihi dari batas ketentuan prokes, si pencoblos harus cepat-cepat masuk ke bilik untuk mencoblos dan segera pulang untuk isolasi mandiri,” ujarnya.

Selain itu, empat belas hari menjelang pilkades para calkades ini di tws sweb terlebih dahulu. Karena nanti hasilnya bisa ketahuan dan untuk panitia semuanya di rapi tes. “ Mudah-mudah tidak ada klaster baru lagi,” tungkasnya. (Gie/Adv)

Komentar

Jabar Lainnya