KRUI, JPNews-Pjs. Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Achmad Chrisna Putra yang diwakili oleh Sekkab, N.Lingga Kusuma, membuka acara high level meeting tim pengendalian inflasi Pesibar Tahun 2020 melalui video conference, di ruang OR Batu Gukhi, Selasa (20/10).

Dalam sambutannya, Lingga menyampaikan karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan (shock), berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan yang banyak memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan atau Volatile Food (VF). "Disamping itu semakin melemahnya daya beli masyarakat saat ini dikarenakan pandemi Covid-19. Faktor lain dapat berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur pemerintah atau Administered Prices (AP)," ujar Lingga.

Lingga menerangkan sebaliknya deflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus menerus pada periode yang singkat. Namun, deflasi yang terus menerus dan semakin dalam justru tidak baik bagi perekonomian secara umum serta merugikan bagi produsen/petani karena dapat semakin menurunkan permintaan yang berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. "Dengan kondisi tersebut, inflasi ataupun deflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral. Upaya pengendalian inflasi secara nasional tentu memerlukan dukungan koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan bank indonesia. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi tersebut perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan," papar Lingga.

Selanjutnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPID), inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat daerah, pengendalian inflasi perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui TPID. Hal ini mempertimbangkan bahwa inflasi nasional dibentuk oleh hampir 80 persen inflasi daerah (di luar Jakarta). "Koordinasi perlu dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari dan/atau ke level daerah yang lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah tetapi juga pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil," jelas Lingga.

"Tujuan dibentuknya TPID agar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dapat dihasilkan melalui pelibatan segenap stakeholder kunci di daerah. TPID harus mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas, menyusun kebijakan pengendalian inflasi, melakukan upaya memperkuat sistem logistik, melakukan koordinasi dengan provinsi dan melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di level daerah," imbuhnya.

Masih kata Lingga, TPID sendiri dibentuk tidak untuk menggantikan fungsi kewenangan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi dan harmonisasi antar OPD menjadi penting dalam penyusunan program pengendalian inflasi, melalui sinkronisasi antara peta jalan pengendalian inflasi dan kegiatan-kegiatan OPD. Sehingga perencanaan dan anggaran kegiatan pengendalian inflasi dapat tereksekusi secara maksimal melalui kegiatan dinas-dinas yang terlibat, serta dapat memberikan dampak nyata dalam pencapaian inflasi yang rendah dan stabil," pungkasnya. (ers)

Komentar

Lampung Lainnya