SUKABUMI, JPNews - Meski sudah diresmi sejak 2016 lalu, Terminal Tipe C, Jalur Lingkar Selatan, Kota Sukabumi, Jawa Barat kondisinya masih sepi. Hingga kini, terminal baru ini masih belum disinggahi angkutan umum. Padahal masyarakat berharap ada akses angkutan kota (Angkot) yang bisa masuk ke Terminal Tipe C, untuk memfasilitasi masyarakat menuju Terminal Tipe A yang lokasinya berdampingan dengan Tipe C, seperti pengalihan arus angkot.

Kepala UPT Terminal Tipe C Ade Rusli Effendi mengatakan, kondisi Terminal Tipe C saat ini memang rerouting trayek harus segera dilakukan, walau tidak semua trayek masuk ke Terminal.

Baca juga: Hore! Bus Tayo dan Ajak Kami Siap Beroperasi, Selama Uji Coba Gratis

"Cukup beberapa trayek yang masuk ke terminal seperti angkot 20, 21, 25 dan 03 yang masuk ke Terminal Tipe C. Sejak berdirinya Terminal Tipe C hingga kini memang belum ada rerouting," kata Ade saat dihubungi via telepon seluler, Selasa (6/10).

Menurutnya, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan jajaran Terminal Tipe C, Angkot 20 jurusan Ramayana-Balandongan, Angkot 21 jurusan Ramayana-Cicadas, Angkot 25 Jurusan Baros-Ramayana dan Angkot 03 jurusan Ramayana-Lembursitu, keempat jurusan tersebut, mengatakan siap untuk rerouting trayek melewati Terminal Tipe C.

"Harus ada uji coba memang rerouting trayek dengan menambahkan tulisan di Angkot Via Terminal Tipe C. Teknis angkutan untuk rerouting yang lebih tahu Kasi Angkutan dan Kasi Manajemen rekayasa lalu lintas Dishub, saya hanya mengelola dalam Terminal saja," terangnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Kasi Manajemen rekayasa (Manrek) lalu lintas pada Dishub, Santi Susanti menjelaskan, kajian manajemen rekayasa lalu lintas sudah dijalankan sejak 2018 lalu. Hasil kajian memang ada 21 trayek angkutan kota di bawah pengawasan Dishub Kota Sukabumi, dan ada beberapa trayek yang tumpang tindih yang harus di kaji ulang.

"Dari 21 trayek menjadi 16 trayek ada beberapa yang digabungkan. Kami hanya melakukan kajian dan perencanaan, ketika operasional dijalankan harus bergandengan tangan dengan pihak Kepolisian, yang jadi kendala kita tidak memiliki anggaran operasional," jelas Santi.

Lanjutnya, keterbatasan kewenangan juga menjadi kendala Dishub, karena terkait operasional dan penegakan ranahnya ada di Kepolisian. Walau terbentur anggaran, bagian Manrek telah melakukan beberapa kali rapat membahas rerouting trayek dengan perwakilan angkot.

"Rapat mengumpulkan orang itu kan harus pakai anggaran seperti untuk Mamin dan pengganti transport para peserta rapat. Sedangkan kita tidak ada anggaran sama sekali, namun tetap berjalan dan menampung aspirasi mereka seperti apa," ucapnya.

Santi menambahkan, untuk uji coba rerouting trayek, harus ada SK (Surat Keputusan) dan payung hukumnya, melalui Wali Kota Sukabumi. Setelah SK keluar harus melibatkan jajaran Kepolisian dan TNI untuk rerouting trayek, hal itu juga butuh dukungan anggaran.

"Kendalanya tetap keterbatasan faktor anggaran, walau kita ingin sekali menjalankan rerouting trayek tersebut," ungkapnya. (yus)

Komentar

Jabar Lainnya