SUKABUMI, JPNews - Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Sukabumi, Asep Sukanta menuturkan, kuasa hukum perwakilan orang tua siswa, dalam hearing membicarakan tentang keberadaan SK Komite, dan pungutan di sekolah. SK Komite sendiri jelas dikeluarkan pada tahun 2017, kesepakatan pemberhentian sumbangan, baginya tidak masalah, akan tetapi diberlakukan untuk semua sekolah.

"Urusan membantu siswa tidak mampu, sudah kita lakukan, bahkan yang tidak mampu memberikan sumbangan, dibebaskan. Karena bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan sekolah, membantu pemerintah," jelas Asep.

Baca juga: Hearing Bareng Kepala dan Komite Sekolah SMAN 5, Komisi III DPRD Kota Sukabumi Minta Sumbangan Dihentikan

Lajutnya, terkait bantuan dari pemerintah sendiri untuk sarana dan prasarana sekolah diberikan tidak bisa semua menutupi kebutuhan sekolah. Bahkan se Jawa barat masih kekurangan bantuan biaya dari pemerintah. Sumbangan yang diminta sekolah untuk menutupi kekurangan bantuan dari pemerintah, untuk kenyamanan para siswa di sekolah.

"Alhamdulillah kita senang bisa difasilitasi oleh anggota dewan, dan bertemu dengan perwakilan orang tua. Saya harapkan Komisi III DPRD Kota Sukabumi bisa melihat langsung kondisi dilapangan seperti apa," ucapnya.

Baca juga: Begini Jawaban Kepala SMAN 5 Tanggapi Keluhan Orangtua Siswa Tentang Kegiatan Komite Sekolah!

Asep menegaskan, sekolahnya tidak pernah menahan ijazah siswa yang memiliki tunggakan. Selama orang tua siswa datang langsung dan mengatakan hanya bisa mampu membayarnya tunggakan semampunya, pihak sekolah akan memfasilitasi dan mengeluarkan ijazah tersebut.

"Dokumen negara harus diserahkan kepada orang tua siswa langsung, tidak bisa di wakilkan oleh orang lain. Khawatir di salah gunakan, kalau tunggakannya Rp1 juta dan hanya mampu membayar Rp50 ribu, tidak jadi masalah," ungkapnya. (yus)

Komentar

Jabar Lainnya