SUKABUMI, JPNews - Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Sukabumi, Komite Sekolah dan perwakilan orangtua siswa yang diwakili kuasa hukum M Saleh Arief. hearing ini berkaitan dengan persoalan sumbangan sukarela di masa pandemi Covid-19.

Hearing dilakukan Komisi 3 dihadiri perwakilan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat di ruang paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (5/10).

Baca juga: Begini Jawaban Kepala SMAN 5 Tanggapi Keluhan Orangtua Siswa Tentang Kegiatan Komite Sekolah!

Hearing dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, Bambang Herawanto menuturkan, prinsipnya memang sebetulnya keluhan itu sudah banyak tidak hanya dari SMAN 5, banyak dari beberapa sekolah, terkait dengan bahasa mereka pungutan, tetapi yang disampaikan sekolah adalah sumbangan.

"Nah sumbangan ini kan, makna sudah jelas bahwa tidak boleh ditetapkan angkanya berapa dan juga ada batas waktunya harus seperti apa dan tidak mengikat. Artinya tidak boleh ada, mana kala ada siswa yang tidak sanggup lantas tidak jadi nyaman, karena misalkan tidak boleh UTS, tidak boleh ngambil ijazah segala macam. Seperti ini yang harus kita luruskan," paparnya kepada awak media.

Lanjutnya, tadi sangat keras dari temen-teman komis III bahwa permintaannya, kami harus melihat secara utuh, urusan dapur itu adalah urusan SMA tentunya bukan kewenangan kami di DPRD Kota Sukabumi, itu urusannya berkaitan dengan Dinas Provinsi. Tentunya kita akan mengundang KCD dan seluruh kepala sekolah SMA Negeri di Kota Sukabumi, kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan dan temuannya juga banyak bukan hanya di SMAN 5.

"Jadi sementara kami minta dipending dulu semua kaitan dengan sumbangan yang diharapkan sehingga nanti ada solusi dari pihak KCD sebagai perwakilan dari provinsi. Karena kasihan juga sekolah perlu kegiatan, artinya banyak sarana dan prasarana yang juga terbantu, tetapi memang itu kembali lagi kewajiban pemerintah bukan dari pada masyarakat," terangnya.

Menurutnya, hanya karena memang ada titik-titik yang belum bisa tergarap semua mungkin ada inisiatif dari komite bersama sekolah dimana untuk bisa di fasilitasi. Apalagi kondisi hari ini sedang dalam berat-beratnya, itu juga memang kita pahami.

"Jangan kan pemerintah, jangankan masyarakat bawah yang menengah saja tiba-tiba drop/down munculnya orang miskin baru, ini sangat memberatkan tentunya. Ini harus kita coba lihat sampai sejauh mana peran serta pemerintah daerah didalam membantu masyarakat dalam konteks pendidikan," tandasnya. (drw)

Komentar

Jabar Lainnya