TOP 0 Edukasi

Kepala Sekolah Sman 5 Kota Sukabumi, Asep Sukanta

SUKABUMI, JPNews - Menanggapi adanya surat keluhan dari orang tua siswa SMAN 5 Kota Sukabumi, Jawa Barat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Komite sekolah yang membebani para orang tua siswa. Dalam surat tersebut yang di tembuskan untuk kepala Dinas KCD wilayah V, ketua DPRD Fraksi Pendidikan dan tembusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dimana perwakilan orang tua merasa terbebani diantaranya SK tidak jelas, posisi komite tidak ada lagi putra-putri yang sekolah di Sman 5, komite sudah terlalu lama menjabat dari Tahuan 2003, ada perekrutan karyawan baru dengan honor cukup tinggi di banding karyawan lama, komite memegang keuangan sendiri, siswa yang belum bayar DSP dan sumbangan pendidikan tidak diikut sertakan UTS maupun PAT.

Poin terakhir dalam surat juga mengatakan banyak ijazah siswa yang sudah lulus ditahan pihak sekolah, karena memiliki tunggakan DSP maupun sumbangan pendidikan. Di hubungi via telepon seluler, Kepala Sekolah Sman 5 Kota Sukabumi, Asep Sukanta mengatakan SK komite sangat jelas karena dibuat oleh kepala sekolah.

"Komite sekolah tidak selamanya harus mempunyai anak yang masih sekolah, bisa dari luar untuk menjadi pengurus komite hasil kesepakatan bersama perwakilan orang tua yang dianggap mampu, biasanya dari pemerhati pendidikan," kata Asep, Kamis (1/10).

Lanjutnya, tidak ada honor atau gaji baik untuk komite maupun pengurus komite. Untuk ijazah siswa yang sudah lulus ditahan pihak sekolah karena masih memiliki tunggakan, kebanyakan siswa yang belum mengambil ijazah rata-rata memiliki tunggakan yang bervariasi.

"Pihak sekolah akan memberikan keringan untuk hal tersebut, apabila ada siswa yang tidak mampu, kita tidak pernah menahan pasti akan memberikan ijazah tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, banyak siswa yang sudah lulus datang ke sekolah meminta ijazah diberikan, pihak sekolah pun melayani dengan baik, tanpa ada syarat khusus. Selama orang tua dan siswanya datang ke sekolah, pihak sekolah tidak akan mempersulit.

"Kalau tunggakannya besar, kemampuan orang tua alakadarnya kita tetap terima dan memberikan ijazah tersebut. Apalagi sekarang bebas DSP," terangnya.

Asep menambahkan, terkait UTS yang lalu, berdasarkan hasil rapat perwakilan orang tua dengan komite, adanya kesepakatan memberikan sumbangan, bukan iuran. Yang menerima sumbangan langsung komite bukan sekolah. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan pendidikan, karena bantuan dari Provinsi belum mencukupi.

"Sumbangan itu bisa untuk perbaikan, rehabilitasi dan sebagainya. Nominal sumbangan juga bervariasi sesuai kemampuan orang tua siswa," urainya.

Asep sendiri baru dua bulan lebih memimpin sekolah SMAN 5, namun ia memastikan SK komite ada dan jelas.

"Untuk jabatan Komite selanjutnya harus rapat dahulu dengan perwakilan orang tua kembali, kemungkinan di tahun ajaran baru," ucapnya. (yus)

Komentar

Edukasi Lainnya