TOP 0 Daerah

Foto : Tampak terlihat Bupati Pesisir Barat. Agus Istiqlal, hadir di rapat paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2020, di ruang ra

PESIBAR, JPNews -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2020, di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD setempat, Selasa (8/9).

Bupati Pesisir Barat. Agus Istiqlal, pada kesempatan tersebut menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi NasDem, Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari fraksi NasDem memandang perlu pengoptimalisasian potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor-sektor unggulan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber PAD yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya. 

"Pada prinsipnya kami sependapat dengan saran saudara dengan tetap memperhatikan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah serta batas kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus.

Masih kata orang nomor satu di Pesibar tersebut, lanjutnya. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya, harus menjadi prioritas utama sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Pesibar. 

"Setiap tahun Pemkab Pesibar telah mengalokasikan anggaran bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," jelasnya.

Sambungnya, Fraksi NasDem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki Pesibar agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih maksimal.

"Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian aset daerah baik secara adminstrasi maupun penguasaan fisik aset," tutur Bupati.

Dimasa pandemi Covid-19, fraksi NasDem berharap Pemkab Pesibar mampu memaksimalkan peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, penguatan dan pemulihan ekonomi serta sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah. 

"Sesuai dengan petunjuk instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan pemerintah daerah, telah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud," ungkapnya.

Selanjutnya, Bupati Agus juga menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi PDIP, Yang dimana Fraksi PDIP meminta agar Pemkab Pesibar mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan rancangan APBD-P Tahun 2020 yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara Peraturan Daerah (Perda) dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Termasuk dalam pencapaian kinerja pemerintah dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan filosofis, sosiologis, serta mengacu kepada indikator kinerja. 

"Hal ini telah sejalan antar dokumen yang ada, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemkab, dan indikator kinerja pemkab. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi demokrat point dua," paparnya.

Fraksi PDIP meminta guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemkab hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.

"Secara dokumen pembuktian kinerja Pemkab Pesibar dilakukan dengan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja pemkab dan secara fisik pelaksanaan pembangunan telah dilakukan secara signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKB point dua dan pandangan umum fraksi Demokrat point satu," sambungnya.

Permintaan Fraksi PDIP kepada Pemkab Pesibar dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perda, sehingga terhindar dari duplikasi atau tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber.

"Pengalokasian dan pelaksanaan kegiatan mengacu kepada output dan outcome dengan pembedaan pada locus dan kelompok sasaran masing-masing OPD. Jawaban ini sekaligus menjawa pandangan umum fraksi PKB point pertama dan point empat, dan pandangan umum fraksi Demokrat point tiga," terusnya.

Masih kata Agus, yang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PKB, Dalam menyukseskan pesta demokrasi pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti, fraksi PKB yang mengimbau agar ASN dan aparatur 116 pekon dan 2 kelurahan agar bersifat netral sehingga menciptakan suasana kondusif dan harmonis.  

" Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Serta dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya, dalam pelaksanaan netralitas dimaksud diawasi langsung oleh Bawaslu. 

Baik pandangan dari Fraksi PKB, memandang sangat perlu menindak lanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang keadaan darurat yaitu pengadaan dana Covid-19. 

"Penanganan Covid-19 telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan turunannya," jelasnya.

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi Amanat Indonesia Raya. mendorong pemkab menggerakan kembali roda perekonomian baik melalui program sektor usaha mikro, pertanian, industri, dan lainnya, menyelesaikan program prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas dibidang kesehatan dan pendidikan serta bantuan langsung akibat dampak Covid-19 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat dirasakan masyarakat secara merata.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 87 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020, alokasi dana insentif daerah tambahan untuk Pesibar telah diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Golkar-Perindo point empat," terang Agus.

Penataan program prioritas yang mendesak guna mengoptimalkan anggaran, sehingga komitmen meningkatkan pembangunan di Pesibar dapat terealisasi secara adil, merata dan berkesinambungan sesuai dalam rencana kerja pembangunan daerah.

"Penataan program prioritas pemkab yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran telah mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah difasilitasi oleh Pemprov Lampung," jelasnya.

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum Fraksi Golkar-Perindo
1. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD-P Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar sebesar Rp50.993.457.443,64. "Hal itu disebabkan pada proyeksi PAD yang naik, dana perimbangan yang mengalami penurunan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan," ucap Agus.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan efek multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD-P Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.880.160.980,00. Dengan penurunan tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektifitas anggaran. untuk perubahan belanja tidak langsung yang mengalami penyesuaian terhadap kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan anggaran pilkada serentak 2020, anggaran bantuan sosial yang terdampak dan pencengahan Covid-19.

"Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada serta tolok ukur kinerja, dalam keyakinan kami apa yang telah kita lakukan dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat ditengah pandemi ini," kata Agus menerangkan.

Untuk PAD yang mengalami kenaikan, fraksi golkar - perindo mengapresisasi kinerja seluruh jajaran eksekutif pemerintah kabupaten pesisir barat, khususnya terkait dengan aspek PAD. Sehubungan hal tersebut, fraksi Golkar-Perindo berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi), berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik, dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemkab Pesibar terus berupaya menggali sumber-sumber PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga target dan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan," sambungnya.

Perubahan kebijakan pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD Tahun anggaran 2020 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan pendapatan daerah pada APBD-P harus mempertimbangkan berbagai hal seperti realisasi pendapatan daerah yang memberikan impact terhadap pengurangan dana perimbangan daerah serta dana desa.

Pandemi Covid-19 juga memberikan koreksi terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan hasil realisasi sampai dengan semester I Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut dengan waktu yang tersisa upaya apa yang dilakukan Pemkab Pesibar agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi. "Hal ini telah menjadi perhatian kita bersama dengan prinsip dasar bahwa penetapan target pendapatan dilakukan secara terukur dan kepastian pencapaiannya," jawab Agus.

Mengenai pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berkurang setelah perubahan. Terhadap hal tersebut diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta terus melakukan terobosan terobosan terkait dengan dana perimbangan/ transfer yang bersumber dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus, dimana transfer tersebut sangat dipengaruhi capaian kinerja fisik dan keuangan pemerintah daerah. Sejauhmana langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemkab Pesibar terkait dana perimbangan tersebut.

"Alokasi anggaran pendapatan dari dana perimbangan dicantumkan sesuai dengan PMK Nomor 35/pmk.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Dalam kondisi pandemi pengalokasian tersebut dilakukan melalui mekanisme kedaruratan pencapaian pendapatan umum negara dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan koordinasi dan usulan alokasi daerah," paparnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten pesisir barat haruslah di dukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus dihadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap. 

Dalam anggaran APBD-P Tahun anggaran 2020 sangat penting kiranya mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2020.

Sehingga diharapkan muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah atau bahkan pasar luar negeri. Seberapa besar APBD-P ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing meskipun ditengah pandemi covid-19.

"Dalam kondisi kedaruratan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan bahwa prioritas kita pada pemulihan dampak ekonomi, penanganan kesehatan, dan bantuan jaring pengaman sosial sambil memastikan stabilitas likuiditas kas daerah," pungkas Agus.

Turut hadir pada acara tersebut Kapolres Lambar, Danramil Pesisir Tengah, Kasubsi Pengelolaan Rutan Klas II B krui, serta para kepala OPD. 

(ers/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya