TOP 0 Pemerintahan



KABUPATEN BEKASI, JPNews - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan di lakukan pada tanggal 13 Desember 2020. Pemilihan tersebut dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Keputusan tersebut di katakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja secara lisan kepada kepala DPMD Kabupaten Bekasi Ida Farida, Rabu (19/8), menyusul Surat Edaran Bupati.

Sebelumnya, Pilkades 2020 di tunda karena adanya wabah virus korona. Di mana seharusnya Pilkades yang di ikuti 16 desa tersebut di lakukan pada 19 April.

Kepala DPMD Ida Farida dengan lugas mengatakan, Secara normatif sudah berkoordinasi dengan kementrian, surat dinaspun sudah di jawab secara spesifik bahwa proses pemilihan kepala desa dan pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan setelah Pilkada, meski di Kabupaten Bekasi tidak menyelenggarakan Pilkada.

"Keputusan tersebut di perkuat lagi dengan zomm meeting dengan bapak dirjen Kemendagri itu sudah final. Jadi tidak bisa di tawar-tawar ," kata Ida dalam acara rapat koordinasi dengan panitia Pilkades di ruang rapat DPMD, Rabu (19/8).

Selian itu, di Bulan Desember bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru dan itupun harus di perhitungkan juga karena pengamanan tidak bisa dari kami sendiri.

"Kita berkerjasama dengan kepolisian dan kodim dan sudah berkonsultasi dengan pak bupati, beliau menyetujui Pilkades serentak di laksanakan pada tanggal 13 Desember 2020," tuturnya.

Kemudian, sambung Ida, di Kabupaten Bekasi memang tidak ada Pilkada, kami juga bisa mempertanggungjawabkan itu tapi dari aspek regulasi kabupaten Bekasi ini Bagian dari NKRI.

Untuk protokol kesehata di situasi pandemik ini, kami sudah bahas dengan mitra kerja kami di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini akan di laksanakan tidak di satu titik.

"Ada kemungkinan ini akan di laksanakan di satu dusun atau tingkat Rw, tentunya akan ada tambahan anggaran yang nanti kita sampaikan di ABT ," Jelas Ida.

Jadi, ini semua butuh anggaran tambahan dengan protokol kesehatan termasuk juga dengan jajaran pengamanan baik dari Kepolisian maupun dari Kodim. Tentunya sampai kebawahpun akan ada tambahan personel pengamanan.

"Kami juga menyebut sekiranya ini harus ada tambahan anggaran seperti itu, yang mau tidak mau Ini akan berdampak ke semuanya," ungkapnya.

Tahapan-tahapan ini tentunya kalau proses pilkadesnya bisa di laksanakan di tahun 2020. Untuk pelantikan nyebrang di tahun 2021, kita estimasikan sekitar 9 Februari 2021.

Meski proses pilkadesnya mundur-mundur, penyelenggaran pemerintahan tetap berjalan.

"Karena yang kita utamakan bagaimana keselamatan warga masyarakat dan aspek layanan kepada seluruh masyarakat tetap berjalan," katanya.

Ida berharap, nanti surat resmi dari DPMD kita akan tindak lanjuti dengan surat edaran dan untuk di sosialisasikan.

Ida juga menegaskan tidak adalagi kampanye, tidak adalagi pemasangan gambar dan lain sebagainya. " Ketika tahapan itu sudah selesai ya selesai," tandasnya.

Cuma bagaimana kita mensosialisasikan proses Pilkades ini dengan protokol kesehatan, Harus pakai masker dan lain sebagainya. (Gie)

Komentar

Pemerintahan Lainnya