TOP 0 Politik



SUKABUMI, JPNews - Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) Kota Sukabumi mempertanyakan mekanisme dan proses jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang akan digelar di Bandung, Minggu (23/8) mendatang.

“TPPG yang terdiri dari politisi senior Partai Golkar mempertanyakan langkah beberapa pengurus DPD Golkar Kota Sukabumi yang menyusun Musda tanpa musyawarah terlebih dahulu, melainkan hanya berbentuk sosialisasi. Bukan rapat pembentukan panitia Musda,” beber perwakilan Tim Penyelamat Partai Golkar Kota Sukabumi, Kemal Pasha Weno kepada awak media, Kamis (20/8) malam.

Menurutnya, sampai dengan saat ini, berkaitan jelang musda, harus digaris bawahi kepentingan kami disini tidak ada kepentingan apa-apa, murni ini untuk meluruskan persoalan-persoalan yang ada, untuk perubahan ke arah lebih baik Golkar Kota Sukabumi khususnya.

“Kami sangat mencintai Golkar, artinya tidak untuk mencalonkan sebagai ketua, atau yang lainnya,” terangnya.

“Perlu diketahui, bahwa sampai saat ini DPD Golkar Kota Sukabumi pimpinan Jona Arizona tidak pernah secara resmi menggelar Rakerda,” tambahnya.

Lanjutnya, saya memberanikan diri menyampaikan ini dan mudah-mudah ini untuk perubahan lebih baik khususnya untuk Partai Golkar Kota Sukabumi umumnya seluruh Indonesia. Jangan sampai gara-gara persoalan ini jadi preseden buruk bagi Partai Golkar, artinya bukan saya bisa menghakimi Partai Golkar, bukan, ini karena kecintaan dan kemurniaan terhadap Partai Golkar saya berani lakukan ini dengan segala konsekuensinya.

“Karena yang saya sampaikan ini semua by data dan aturan organisasi. Di Golkar itu ada AD/ART dan peraturan organisasi mutlak. Hal tersebut adalah payung hukum Partai Golkar disitu dijelaskan semuanya,” beber Pria yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi ini.

Menurutnya, ada pelanggaran-pelanggaran dalam artian, betul politik itu dinamis, namun yang namanya payung hukum itu tidak bisa dirombak apapun alasannya.

Artinya, kami bukan ingin mendahului kebijakan para pimpinan diatas tidak sama sekali, baik itu tingkat provinsi, maupun tingkat pusat.

“Saya tidak mau mendahului kewenangan yang diatas,” ucapnya.

“Karena yang berbicara disini adalah PO dan AD/ART disitu dijelaskan isinya jelas, jadi saya bersama TPPG ingin menjelaskan disitu ada pelanggaran, tetapi bukan saya yang menjustice, namun kewenangan pusat bukan kewenangan kita,” tegasnya.

“Dan harus tersampaikan jangan di daerah ini dibuat sewenang-wenang. Semuanya by data untuk perubahan Partai Golkar periode 2020-2025,” urainya menambahkan.

"Kami merasa harus menyelamatkan Partai Golkar Kota Sukabumi. Ini bukan persoalan personal, ini yang berbicaranya adalah aturan, AD/ART dan PO partai. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah, termasuk konsultasi dengan DPD Golkar Jawa Barat dan berkas sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar," tegas Kemal.

Hal senada dikatakan, Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Moch Irwan Setiawan menambahkan, Jona Arizona sepanjang perjalanan momentum politik, seperti Pileg, tak mampu mendongkrak perolehan suara.

"Saya yakin provinsi dan pusat juga punya penilaian sendiri bagaimana kinerja yang bersangkutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Kang Iwong ini menjelaskan, sebagai contoh, Gedung DPD Partai Golkar Kota Sukabumi pada bulan Desember lalu runtuh, sampai sekarang kok belum di perbaiki hampir 1 tahun.

“Saya juga tegaskan sekali lagi, ini bukan soal kepentingan pribadi, ini bicara soal penyelamatan partai. Misal saya mau mencalonkan sebagai ketua, saya jawab tidak! Lebih baik diserahkan kepada DPD Golkar Jabar, supaya ada Plt dan posisinya lebih netral," pungkasnya. (drw)

Komentar

Politik Lainnya