TOP 0 Lampung

Foto: Mualim Taher

GEDONGTATAAN, JPNews - Keputusan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona untuk membebaskan biaya layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran mendapatkan pertentangan dari Komisi IV DPRD kabupaten setempat. Sementara itu, Tokoh masyarakat setempat menilai keputusan yang diambil bupati telah tepat.

"Ya betul itu kalau untuk kepentingan rakyat, kenapa harus dipermasalahkan," ungkap Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher, ketika dihubungi melalui sambungan teleponnya, Minggu (5/7).

Mualim menilai, apa yang dilakukan oleh bupati merupakan sebuah kebijakan yang terlahir akibat adanya pandemi. 

"Itu kebijakan namanya. Jadi kalau ada anggota dewan yang menyerang, katanya melanggar aturan daerah, sebenarnya itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah pandemi untuk tidak menarik PAD di rumah sakit semasa pandemi," jelas salah satu pendiri Kabupaten Pesawaran itu.

"Jadi DPRD jangan mempermasalahkan itu dong, masa rakyat mau dicekek.  Jangan demi meningkatkan PAD, lalu membiarkan rakyat sengsara ditengah-tengah pandemi. Nanti setelah pandemi selesai silahkan menarik PAD dari rakyat, masih banyak sektor yang lain untuk meningkatkan PAD," tambah dia.

Kendati demikian, Mualim sendiri sempat menyayangkan kenapa kebijakan tersebut tidak diambil sejak awal terjadinya pandemi. Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut terjadi setelah dirinya menyampaikan protes terlebih dahulu kepada RSUD Pesawaran dan Dinas Kesehatan setempat. 

"Tapi jangan diartikan saya mendukung incumbent ya, yang saya dukung adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata dia. 

"Saya tidak mendukung incumbent, kalaupun nanti incumbent melawan kotak kosong, jelas saya pilih kotak kosong," tutupnya.

Sebelumnya, keputusan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona dalam menggratiskan seluruh biaya layanan kesehatan di RSUD Pesawaran dipersoalkan oleh Komisi IV DPRD setempat. 

Bupati dinilai telah melabrak aturan perda tentang penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. 

Seperti yang dilansir dari radartvnews.com, bahwa Anggota Komisi IV DPRD Pesawaran Bambang, menilai Bupati Pesawaran telah menabrak perda yang telah ditetapkan oleh ekskutif dan legislatif. Karena, setoran PAD ke pemda adalah sesuatu yang wajib sesuai dengan perda yang ada.

“Jika perda tersebut mau dibatalkan harus ada persetujuan dari legislatif tidak serta merta tidak setor PAD dan jangan jadikan pandemi Covid-19 untuk tidak setor PAD,” jelas Bambang beberapa hari lalu. (snd/ram)

Komentar

Lampung Lainnya