TOP 0 Daerah

Ketua F-PKS Bersatu DPRD Lambar, Nopiyadi

LIWA, JPNews - Pembagian sembako terhadap masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten berjuluk Bumi Sekala Bekhak itu.

Setelah Fraksi (F) Golkar, kini giliran F-PKS Bersatu, Kamis (11/6).

Ketua F-PKS Bersatu yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Lambar, Nopiyadi, mengaku pihaknya menemukan beberapa temuan, salah satunya beras tidak layak konsumsi. Padahal pada penjelasannya kepada DPRD oemkab menganggarkan beras kualitas premium.

"Kok bisa seperti ini, saya khawatir kalau ini beras dimasak pagi hari, siangnya akan basi," ucap aleg asal PKS.

Menurut dia, Pemkab Lambar telah menganggarkan Rp 8,3 Miliar--menurut Sekdis Dissos Danang dan pigak ketiga Aho Rp8,1M--untuk hal tersebut. 


Dari total yang disebutkan, Rp230 ribu dialokasikan bantuan sosial berupa 10Kg beras premium ditambah empat kemasan ikan kalengitu untuk 35 ribu kepala keluarga (KK). 

Namun, kata dia, realitanya banyak ditemukan kualitas beras medium. 

Nopiyadi meminta hal ini diusut tuntas. Karena ada indikasi kecurangan pada bantuan kemanusian di tengah pandemi Covid-19. 

"Tidak masuk logika saya anggaran Rp230.000 hanya untuk beras kualitas seperti ini  10Kg untuk satu KK dan empat kemasan ikan kaleng. Bagaimana cara menghitungnya bisa semahal itu. Kita semua tau beras kualitas premium saat ini saja dibulog Lambar Rp11 ribu. Tapi kalau kualitas yang dibagikan ini Saya yakin masuk  beras medium, mengacu pada maksimal derajat sosohnya tidak sampai 95%, kadar air 14% ini perlu uji leb dulu , dan broken atau bulir patah sampai 25% ini malah lebih banyak. Belum lagi butiran berasnya banyak bergaris ini indikasi beras tidak akan tahan lama disimpan. Kalau dari yang saya temukan di lapangan beras ini harganya  mesti jauh lebih rendah" tegasnya. 


"Setelah reses kita akan panggil pihak terkait ke DPRD dan saya akan usulkan dibentuk pansus untuk mengurai masalah ini agar jelas siapa yang harus bertanggungjawab," tutup Nopiyadi.

BACA JUGA:


(dri/esa/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya