TOP 0 Ekonomi

ismun zani

LIWA, JPNews - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Barat (Lambar) meminta pemerintah dan pihak ketiga selaku penyedia jasa untuk bertanggung jawab penuh terhadap polemik pengadaan sembako untuk masyarakat terdampak Covid 19 di Lambar yang menghabiskan Dana sebesar  8,3 Miliar lebih--menurut Danang dan Ahok Rp8,1 Miliar--untuk 350 ton beras jenis premium dan 140.000 ikan kaleng.

Pertanggungjawaban dimaksud adalah terkait besarnya anggaran yang dialokasikan, jenis barang yang didapatkan dan juga kualitas barang yang diterima masyarakat.

"Sekarangkan banyak persoalan yg timbul akibat pengadaan sembako ini, mulai dari jenis barang. Apakah benar jenis beras tersebut beras premium? Kemudian apakah kualitasnya sudah sesuai kontrak ? 
Belum lagi ketika berbicara kewajaran harga, apakah wajar harga dari 10Kg beras dan empat kaleng ikan kemasan itu diangka 230 ribuan per paketnya," terang Ismun dalam keterangan tertulisnya kepada JPNews, Rabu (10/6).


Dikatakan, selanjutnya berdasarkan surat edaran dari LKPP No 3 tahun 2020 terkait tata cara pengadaan barang dan jasa di tengah Pandemi Covid-19. Dalam surat LKPP tersebut pada point 3 sudah sangat jelas bahwa perusahan yang di tunjuk harus mempunyai pengalaman yang jelas atau pernah melaksanakan pengadaan serupa.

"Sekarang memenuhi syarat gak perusahaan tersebut berdasarkan SE LKPP. Kemudian apakah OPD terkait sudah betul-betul melaksanakan aturan di atas. Artinya bahwa sebelum Kontrak dan barang diterima dari pihak ke-3 harus sudah dilakukan review oleh OPD terkait bersama APIP?
Saya khawtir ini tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga timbul persoalan seperti sekarang ini.
Intinya kami minta semua pihak untuk terus melakukan pengawasan terhadap persoalan ini sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi dan program ini tidak menimbulkan kerugian negara mengingat anggarannya yang begitu besar," tandasnya.

(dri/esa/JPN)

Komentar

Ekonomi Lainnya