TOP 0 Ekonomi

Foto beras bantuan covid19 di Lambar yang berjamur. Foto: Wahyu Indriyani

LIWA, JPNews - Viral di media sosial facebook, bantuan sembako dampak covid-19 di Lampung Barat (Lambar) yang diterima sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tak layak konsumsi, beras berjamur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya 10Ton beras itu rusak.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Dinas Sosial, juga PPK, Danang Hari Suseno di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

"Ia, kami telah turun ke gudang penyedia barang dan jasa. Pihak ketiga mengakui 10Ton beras yang rusak. Awalnya informasi di facebook," ujar Danang.

Menurutnya, pihaknya telah meminta komitmen dan tanggung jawab pihak ketiga untuk mengganti sejumlah barang yang rusak dan dinilai tak layak konsumsi itu.

Dikatakan, pihaknya siap menerima pengaduan masyarakat jika ada bantuan yang diterima dinilai tak layak konsumsi.

"Kami menerima laporan jika ada beras yang diterima KPM tak layak konsumsi, Sialhkan laporkan disertakan identitas penerima dan barang bukti. Nanti akan diganti," ujarnya.

Dikatakan, pendistribusian beras tak yang berjamur itu bukan faktor kesengajaan.

Sebab, beras yang tak layak sudah dipisahkan. Namun, saat memuat ke kendaraan saat akan didistribusikan terjadi salah angkut.

"Sebenarnya beras yang rusak sudah dipisahkan dengan yang layak.  Karena itu rusak dari gudang tempat membeli. Namun, terjadi salah angkut saat akan didistribusikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, total penerima bantuan itu di Lambar 35 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan paket sembako berupa 10kg beras dan empat kaleng sarden. Program pemkanmb itu menelan dana Rp8,1 miliar. Pendistribusian harus rampung Juni 2020.

Sementara itu, pihak ketiga, Ahok Wijaya, saat ditemui di gudang penyimpanan beras itu membenarkan sekitar 10Ton beras itu rusak.

Dan ia juga menyebut jika beras yang tak layak konsumsi telah dipisahkan.

"Namun saat dimuat terjadi salah angkut. Itu baru disadari setelah pendistribusian. Karena memang pendistribusian cukup padat," ujar dia.

Terkait beras yang terlanjur didistribusikan pihaknya bersedia mengganti dengan beras yang layak.

"Ya kami akan mengganti barang yang rusak. Karena ini bukan faktor kesengajaan," ujarnya.

(dri/esa/JPN)

Komentar

Ekonomi Lainnya