TOP 0 Daerah

Kepala Bappeda Lambar, Okmal (mengenakan PDH) saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6). Foto: Wahyu Indriyani/ JPNews

LIWA, JPNews - Bappeda Lampung Barat (Lambar) mengungkap total dana pencegahan dan penanganan Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) di Bumi Sekala Bekhak itu.

Kepala Bappeda Lambar, Okmal meyebut total dana penanganan pandemi global itu sebesar Rp34 miliar lebih.

Sejumlah dana itu dibagi atas beberapa kebutuhan.

"Dana Covid-19 itu dari hasil recofusing, re-alokasi, dan rasionalisasi anggaran yang kesemuanya itu sebanyak Rp34 miliar lebih," ujar Okmal saat ditemui JPNews di ruang kerjanya, Selasa (9/6).

Namun begitu, dari jumlah tersebut, Rp23 miliar saja yang dianggarkan untuk pencegahan dan penanganan virus yang menyebabkan krisis kesehatan global itu hingga Juni 2020.

Sisanya, Rp9 miliar lebih masuk Belanja Tak Terduga (BTT). Dana itu bakal standbye untuk menangani segala bentuk bencana yang menimpa kabupaten berjuluk Buguai Jejama itu, termasuk covid-19 saat era New Normal.

"BTT ini yang kewenangannya di bawah kendalinya kepala daerah, tapi resume laporannya pada BPBD karena ini terkait kebencanaan. Nah, ada kebijakan New Normal dari pemerintah pusat. Jika diharuskan menganggarkan ya akan menggunakan dana BTT Rp9 miliar itu."

"Tapi kita akan selektif, mana yang langsung menyentuh terkait Covid-19. Karena BTT itu adalah dana yang diperuntukkan jika terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh bencana, bukan hanya Covid-19 saja tapi bencana lainnya, walaupun Covid-19 diprioritaskan. Tapi tidak dalam bentuk batuan pangan ya," ucapnya.

Terkait kegunaan Rp23 miliar lebih tersebut, tersebar untuk beberapa OPD yang dibagi atas tiga klaster, yaitu untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 (klaster kesehatan), dampak ekonomi dan terakhir untuk penyediaan jejaring pengamanan sosial.

"Penanganan kesehatan sebesar Rp8,4 miliar lebih, itu salah satunya untuk pengadaan Alat Perlindung Diri (APD), ada untuk uang isolasi penanganan Covid-19, untuk biaya di empat posko, insentif tenaga kesehatan, proses penanganan jenazah pasien positif Covid-19, lakukan desinfektan massal, membuat famplet Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah, kelengkapan rumah sakit dan lain-lain," ungkap Okmal.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk klaster dampak ekonomi dari Covid-19, total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih.

"Pertama kita siapkan stok bantuan di Dinas Sosial, tambahan ketahanan pangan, dan lakukan kebijakan pada bulan Maret, April, Mei untuk hotel dan rumah makan tidak dipungut pajak. Juga ada sembako di Diskoperindag dari APBD murni kita tarik ke Covid-19, terus kita membebaskan biaya berobat di puskesmas-puskesmas selama tiga bulan, itu untuk teknis kepada Dinas Kesehatan ya," jelasnya.

Sedangkan untuk penyediaan jejaring pengamanan sosial total dana sebesar Rp11,6 miliar lebih, yang tersebar di dua Dinas yaitu Kesehatan dan Sosial.

"Itu terdiri untuk bantuan pada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 7.234 orang di Dinas Sosial, nutrisi Ibu Hamil (Bumil) sebanyak 601 orang dan balita sebanyak 3.900 bayi di Dinas Kesehatan, untuk teknis di Dinas masing-masing, dan di Dinsos ada 35 ribu paket sembako yang terdiri dari 10 KG beras dan empat kaleng dencis," terang dia.

Selain itu Okmal menuturkan, teknis realisasi program untuk Covid-19, pada awalnya OPD-OPD yang terkait mengajukan program kepada tim gugus tugas penanganan Covid-19.

"Setelah disetujui oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19, OPD menyesuaikan dengan standard harga, setelah itu uang langsung bisa di proses, dan baru proses pengadaan barang dan jasa dilakukan," tutur Okmal.

Ditanya terkait sudah sejauh mana realisasinya, Okmal mengatakan hingga 30 Mei 2020 program terlaksana belum sampai 100 persen.

"Anggaran yang terserap itu tidak bisa total, posisi hingga 30 Mei ada yang sudah 100 persen ada yang 37 persen. Contoh untuk pengadaan APD realisasi baru 85 persen, rumah sakit 45 persen, liplet di Pendidikan sudah 100 persen, sembako baru 29 persen. Itu semua contoh realisasi programnya," imbuhnya.

Terakhir Okmal menambahkan, dana BTT yang kewenangannya dibawah kendali kepala daerah jika tidak terserap atau digunakan akan dibahas pada saat APBD perubahan.

"Apalagi kita mungkin kedepan akan menuju new normal, sehingga mungkin kita akan bahas kembali saat APBD perubahan nanti," pungkas Okmal.



 (dri/esa/JPN)

Komentar

Daerah Lainnya