Ist

JPNews - Terkait akan dilaporkannya dugaan kongkalikong pelaksanaan lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran oleh sejumlah peserta lelang ke Kejati Lampung, salah satu Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja), Hazairin mengatakan tidak bisa berkomentar banyak. 
Dia menjelaskan pihaknya hanya bekerja sesuai regulasi yang berlaku.  
 
"Saya tidak bisa komentar apa-apa, yang jelas kami bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," jelasnya, Rabu (29/4).  
 
Dirinya berujar tidak pernah memajukan jadwal tahapan pada paket Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I seperti apa yang dituduhkan peserta.  
 
"Pada paket tersebut tidak pernah kami menjadwalkan di tanggal 27 april, tapi tanggal 17 april, kami tambah waktu tahapan sampai tanggal 21 april karena berbagai pertimbangan," ujarnya. 
 
"Kalau terjadi seperti itu saya akan batalkan lelangnya bang, karena ada aturannya untuk membatalkan lelang karena faktor tertentu," timpalnya. 
 
Hal tersebut untuk menanggapi protes dari peserta lelang yang merasa dirugikan akibat maju mundurnya tahapan. 
 
"Boleh saja mereka (panitia lelang-red) bilang tanggal 17 april dimundurkan menjadi 21, april, kenyataannya kami dapat pemberitahuan 27 April 2020 dan tiba-tiba berubah maju menjadi 21 april 2020, kami lengah dan tidak hadir sehingga digugurkan," ungkap salah seorang peserta lelang Eri Yuliadi.  
 
"Yang jelas kami tidak datang karena pemberitahuan perubahan jadwal itu dadakan, masa iya harus setiap saat mantengin LPSE, kan gak masuk akal," tambahnya. 
 
 
Eri Yuliadi mengaku sedang menyiapkan kelengkapan berkas laporan untuk nantinya bisa ditelaah pihak Kejati Lampung.  
 
"Biar Aparat Penegak Hukum yang menilai apakah dugaan pelanggaran ini benar atau tidak dan bisa dikembangkan ke lelang-lelang yang lain, intinya saya dan rekan peserta lain sepakat untuk melaporkannya" tandas dia. (Ran/Ram)

 

Komentar

Lampung Lainnya