TOP 0 Daerah

Mirhan

JPNews - Oknum Anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, Sdm dikhabarkan melaporkan salah satu media online di Lampung ke Polres Tubaba atas pemberitaan beredarnya foto syur mirip Sdm bersama wanita, El, diduga di hotel beberapa waktu lalu.

Sontak, langkah yang ditempuh Sdm menuai komentar dua organisasi wartawan di Tubaba.

Keduanya adalah Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) dan Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB).

Ketua KWRI Mirhan, kepada JPNews, Selasa (22/4) di Kantor KWRI Kagungan Ratu Kecamatan Tulangbawang Udik, Tubaba meminta Sdm kembali menelaah langkah hukum yang ia tempuh itu.

"Sebaiknya Sdm menelaah terlebih dahulu. Mempelajari aturan hukum untuk permasalahan pemberitaan foto syur yang beredar dan diterbitkan oleh media online, cetak maupun televisi. Itu sebenarnya jika akan tersandung hukum adalah penyebar foto tersebut. Seharusnya yang diadukan bukan pihak media. Karena terkait data yang dikumpulkan oleh jurnalis itu adalah salah satu produk jurnalis dalam investigasi, serta saya juga akan meninjau sejauh mana klarifikasi yang akan diberikan oleh DPRD Tubaba, khususnya bagian Badan Kehormatan (BK), serta dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tubaba," tuturnya.

"Dan untuk menentukan foto itu benar atau tidak yang berhak menentukan adalah aparat penegak hukum. Kemungkinan nanti dari pihak kepolisian akan menurunkan tiem ITE forensik yang bisa mengecek kebenaran foto tersebut," imbuhnya.

Terpisah, Ketua FW-MTB, Ari Irawan juga angkat bicara.

Melalui sambungan ponsel sekitar pukul 18.31 WIB, kepada JPNews Ari menilai sengketa pemberitaan sejatinya ranah dewan pers.

"Silahkan lapor tapi dipelajari dulu oleh Sdm. Kalau melaporkan media bukan ke penegak hukum ranahnya melainkan ke Dewan Pers," ungkapnya.

Menurutnya melaporkan suatu permasalahan itu harus paham ranahnya. Terlebih Sdm adalah oknum wakil rakyat.

 "Membuat laporan itu harus tahu jalurnya sementara dia itu wakil rakyat meski tidak bergelar akademis SH. Seharusnya paham aturan hukum seperti apa dan undang-undang seperti apa? Kalau melaporkan media ke pihak kepolisian tentunya pihak kepolisian menerima laporan tetapi hati-hati pihak kepolisian dalam mengungkap persoalan ini. Karena produk jurnalis dengan undang-undang ITE itu harus dipisahkan terlebih dahulu," jelasnya.

Dikatakan, untuk sebuah karya jurnalis tentunya wartawan bertanggung jawab penuh terhadap hasil karyanya.

"Sesuai MoU Pers dengan Polri dan sesuai hasil dari karya jurnalistik ketika memang dari ketetapan Dewan Pers jelas menyatakan bersalah dalam pemberitaan itu, nah ini baru akan menjadi konsumsi dari pihak penyidik kepolisian," paparnya.

Sebelum menggahiri statemennya, Ari Irawan mengimbau kepada partai politik tanggap.

"Maaf sebelumnya seharusnya sebagai partai politik yang dimana tempat wakil rakyat bernaung harus cepat mengambil sikap tegas, seperti membentuk tiem pencari fakta dan libatkan jurnalis-jurnalis yang kompeten untuk mencari dimana letak permasalahan tersebut agar permasalahan ini cepat selesai," tandasnya.

Kuasa hukum SDM, Sanudi saat dimintai keterangan terkait laporan pihaknya ke Polres Tubaba belum berkomentar.

Demikian pula pihak yang dikhabarkan terlapor, KF.

BACA JUGA: Internal Partai NasDem Mulai Terpukul atas Beredarnya Foto Syur Mirip Oknum Aleg Tubaba


BACA JUGA: Aleg Tubaba Bantah Foto Bersama Wanita di Hotel yang Beredar, Ini Kata BK dan NasDem

(agt/wsn)

Komentar

Daerah Lainnya