Foto: Dok JPNews

JPNews - Pemerintah bakal membebaskan dan meringankan tagihan listrik selama tiga bulan, April - Juni 2020.

Ini untuk golongan pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen untuk golongan 900VA subsidi.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut bahwa program perlindungan sosial salah satunya pembebasan tagihan listrik memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun.

"Iya, sesuai dengan yang kita dengar dari Presiden sore tadi, itu (pembebasan dan keringanan tagihan listrik) adalah bagian dari program perlindungan sosial yang dituangkan dalam PERPU khusus, alokasi dananya juga telah disebutkan untuk program itu, totalnya sekitar Rp 110 triliun," terang Rida di Jakarta, seperti di lansir dari Antara, Selasa (31/3).

Menurut Rida, keputusan itu bagian dari kepedulian negara dalam bentuk yang lain kepada masyarakat kurang mampu, yaitu keringanan untuk tidak perlu bayar tagihan listrik alias gratis.

Itu diperuntukkan bagi golongan pelanggan rumah tangga 450VA selama tiga bulan (April-Juni 2020), dan diskon 50 persen untuk golongan 900VA subsidi untuk periode yang sama, yaitu tiga  bulan.

Keringanan ini diberikan bagi sekitar 24 juta pelanggan dengan daya 450VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. 

"Sejumlah kira-kira 31 juta pelanggan yang disebutkan adalah saudara-saudara kita yang selama ini sebagai penerima subsidi listrik; yaitu golongan pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA (bukan 900VA RTM). Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita tersebut pada kondisi saat ini karena pandemi COVID-19," ujar Rida.

Sementara itu dalam keterangan persnya, PLN mendukung penuh kebijakan Pemerintah ini. 

"Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo," terang Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

(Antara)

Komentar

Ekonomi Lainnya