Sekretaris Inspektorat Pesawaran, M. Aseva

JPNews - Inspektorat Pesawaran sudah jadwalkan pemeriksaan khusus terkait laporan beberapa desa yang baru dilantik dan diduga asal main copot aparatur desa. 

Sekretaris Inspektorat Pesawaran, M. Aseva menjelaskan, bahwa sudah dijadwalkan pemeriksaan khusus terhadap beberapa desa yang belum lama ini dilakukan pelantikan namun sudah merombak struktur aparatur desa yang ada. 

"Kita sudah jadwalkan, karena memang sudah ada beberapa laporan yang masuk, dimana ada desa yang sengaja merombak struktur aparatur desanya tanpa melakukan koordinasi terlebih dulu ke pihak DPMD dan kecamatan, termasuk bagelen," ucap dia saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (25/3). 

Dijelaskan dia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebelumnya sudah melakukan himbauan ke desa-desa yang baru dilantik menjadi kepala desa agar tidak sembarangan melakukan perombakan aparatur desanya. 

"PMD itu sudah ngasih himbauan, jangan asal copot pasang aparat, seperti kaur dan sebagainya, tapi ya kenyataannya masih ada. Dan seperti desa bagelen pun, saat pemeriksaan reguler sudah diperingatkan Inspektorat agar tidak melakukan hal itu, tapi sudah dilakukan, ya kita bakal lakukan pemeriksaan khusus kepada desa-desa itu," jelas dia.

Menurut dia, jadwal pemanggilan sebenarnya sudah dibuat, mungkin awal april nanti, akan tetapi dengan adanya pandemi corona ini pihaknya kemungkinan akan mengundur pemeriksaan itu, lantaran tak boleh mengumpulkan banyak orang. 

"Ya kita tunggu aja, kapan bisanya, soalnya sekarang ada himbauan tak boleh berkumpul, jadi ditunda, yang pasti itu ditindaklanjuti, lantaran sudah masuk dalam atensi kita," jelas Aseva. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pesawaran bakal turun ke Desa Bagelen tindaklanjuti laporan mantan aparatur desa setempat yang dipaksa mundur dari jabatannya. 

Yusak menjelaskan, apabila dalam pemberhentian aparatur desa ada mekanisme yang harus dilakukan, dan pihaknya bakal turun ke desa bagelen dan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Inspektorat dalam menyelesaikan permasalahan ini. 

Teguh Priyanto, Kaur TU dan Umum desa bagelen bersama Kadus I, Subowo dan Kadus II Sulistyo melaporkan kejadian pemaksaan pemunduran diri dari jabatan mereka oleh Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto kepada Komisi I.

Teguh merasa dirinya menjadi korban proses demokrasi yang terjadi di desanya lantaran pilkades yang terjadi beberapa bulan lalu. 

"Saya datang ke Komisi I ingin melaporkan tindakan kesewenang-wenangan kepala desa bagelen, yang memberhentikan aparatur desa tanpa mekanisme yang ada, dengan memerintahkan saya mengerjakan tugas yang tidak saya pahami," jelas dia. 

Dilanjutkan dia, kedatangannya ke Komisi I agar mendapat perhatian dari DPRD selaku wakil rakyat atas nasib aparatur desa yang ada di desa bagelen. 

"Saya masih sanggup dan masih bisa bekerja, jadi saya minta bantuan kepada dewan yang ada di Komisi I bisa mendengarkan aspirasi saya, karena proses pemberhentian yang dilakukan di desa bagelen sudah tidak sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya. (Snd/Ram)

Komentar

Lampung Lainnya