Hipni Idris bersama dengan penasehat hukumnya, Tahura Malaganu. Pada saat melakukan konferensi pers di salah satu wilayah Bandar Lampung, Kamis (19/3)

JPNews - Mahkamah Agung kabulkan kasasi, Hipni Idris bakal lakukan upaya hukum kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung karena telah melawan hukum. 

Penasehat hukum Hipni Idris, Tahura Malaganu menuturkan, MA sudah mengeluarkan putusan pada 13 Maret 2020 kemarin, dimana kliennya tidak terbukti bersalah, dan resmi bebas, dan setelah ini pihaknya akan melakukan upaya hukum kepada Kejari Bandar Lampung dimana tuntutannya tidak terbukti dan ditolak MA. 

"Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya dimana kami bakal melakukan upaya hukum kepada Instansi Kejaksaan, selain itu kita juga bakal mensomasi Bank Lampung dan menuntut secara perdata Bank Lampung dan Pidana kepada para saksi yang telah memberikan keterangan palsu," jelas dia dalam pers rilis yang digelar Hipni Idris di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung, Kamis (19/3). 

Dikatakan dia, dalam proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang beberapa waktu lalu, banyak kejanggalan dimana dia ahli yang dihadirkan yakni ahli Pidana dan perbankan penyataannya tidak menjadi pertimbangan hakim. 

"Putusan di PN Tanjung Karang tak menghiraukan dia saksi ahli, dimana perbuatan klien saya tidak masuk dalam ranah Pidana namun perdata menurut ahli Pidana, sedangkan menurut ahli perbankan itu bukan masuk dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi Undang-Undang perbankan," ucap dia. 

Dilanjutkan dia, usai putusan PN pihaknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) namun hasilnya sama dimana PT menguatkan putusan PN, lalu ia mengajukan kasasi ke MA sebagai upaya hukum. 

"Alhasil kami mendapat jawaban, dan apa yang kami perjuangankan membuahkan hasil, dimana keadilan masih ada di Negara kita, dan MA tidak tutup mata atas dalam memberi keadilan, kami sangat bersyukur dengan adanya putusan MA Nomor 560K K/Pid.Sus/2019 yang menyatakan klien saya bebas," ujarnya.

Sementara itu, Hipni Idris menjelaskan permasalahan yang menyangkut dirinya tersebut terjadi saat ia masih duduk sebagai Anggota Legislatif di DPRD Pesawaran pada tahun 2017 silam.

Dimana dirinya didakwa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan dirinya dan juga Bank Lampung sebagai pelapor pada saat itu.

"Alhamdulillah saya bersyukur dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh MA, yang mana pada tanggal 5 Januari 2017 saya ditetapkan sebagai tersangka oleh PN Tanjung Karang, Alhamdulillah setelah tiga tahun perjuangan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa memang saya tidak bersalah," ungkap dia. 

Hipin mengatakan, sebab putusan tersebut dirinya merasa telah banyak dirugikan baik moril maupun materil, untuk ia menginginkan agar nama baik dirinya dan juga keluarganya dapat dibersihkan. 

"Saya didakwa menyebabkan kerugian negara hingga miliaran, seketika itu saya merasa nama baik saya dihancurkan sebab dakwaan itu, belum lagi keluarga juga harus ikut menanggung rasa malu, jadi wajar kalau saya menuntut nama baik saya untuk dapat dibersihkan," kata dia. 

"Yang pasti saat ini saya dan juga pengacara saya masih merumuskan langkah-langkah yang akan kami tempuh selanjutnya, tapi yang yang pasti perlawanan hukum akan kami berikan kepada Kejaksaan dan juga Bank Lampung, atas kesalahan yang telah mereka lakukan," pungkasnya. (snd/ram)

Komentar

Lampung Lainnya