TOP 0 Politik

KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino

JPNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran membuka layanan aduan masyarakat terkait hasil seleksi wawancara dalam rekrutmen Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), nantinya baik masyarakat ataupun peserta dapat menyampaikan pengaduan ataupun komplain terkait hasil wawancara yang telah ditetapkan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, Minggu (16/2).


"Ya pada prinsipnya kami membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi rekrutmen calon PPK ini, untuk itu setelah hasil perangkingan wawancara kami umumkan, kami beri jeda waktu untuk masyarakat ataupun peserta menyampaikan tanggapan ataupun komplainnya," kata dia, melalui sambungan teleponnya. 


Yatin menjelaskan, jeda waktu yang diberikan untuk menerima tanggapan dari masyarakat adalah selama tujuh hari, dikatakannya, baik masyarakat ataupun peserta dapat menyampaikan pengaduan secara resmi kepada KPU selama jeda waktu yang telah ditetapkan tersebut. 


"Waktunya mulai dari tanggal 15-21 (Februari-red) jadi selama waktu itu silahkan masyarakat untuk menyampaikan tanggapannya, dan nama-nama itu sudah kami umumkan dipengumuman resmi kami, baik melalui website ataupun akun-akun sosial media kami," jelas dia.


"Jika ada yang keberatan silahkan sampaikan laporan secara resmi kepada kami, disertai dengan bukti-bukti pendukung dari laporan tersebut," tambahnya. 


Sementara itu, terkait hasil wawancara Yatin menerangkan, perangkingan wawancara ditetapkan berdasarkan jawaban yang diberikan calon peserta selama proses seleksi wawancara, sehingga peserta yang memiliki jawaban paling memuaskan mendapatkan rangking atau urutan yang tinggi. 


"Materi wawancara itu seputar pemilu dan juga kewilayahan, kita sudah umumkan 10 besar, yang lima orang nanti akan resmi jadi anggota PPK," tutup dia. 


Sebelumnya, KPU Pesawaran telah melaksanakan seleksi wawancara terhadap 10 orang perkecamatan yang sebelumnya telah lolos seleksi CAT, KPU juga telah mengumumkan perangkingan dari hasil wawancara tersebut, yang mana lima orang tertinggi perkecamatan akan secara resmi menjadi PPK di tiap-tiap kecamatan. (Snd/Ram)

Komentar

Politik Lainnya