TOP 0 Pemerintahan

Pj Kades Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Makmur Munazat

JPNews - Pj Kades Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Makmur Munazat tengah diterpa isu tak sedap, dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019.

Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara diraksir hingga ratusan juta rupiah. 

"Iya saya dan juga beberapa warga lain memang selalu mengamati dan mengawasi penggunaan DD yang ada di desa kami, dan memang beberapa tahun ini banyak dugaan penyimpangan yang kami temukan," ungkap seorang warga yang meminta dirahasiakan namanya, Selasa (24/12).


Ia menerangkan dalam pengelolaan DD Tahun Anggaran 2019 yang pada saat itu telah memasuki termin kedua setelah ditetapkan Pk kepala desa guna menghadapi Pilkades serentak Kabupaten Pesawaran, banyak dugaan penyelewengan dan juga penggelembungan anggaran (Mark up).

"Iya ada beberapa item pembangunan yang nilai realisasinya sangat jauh dari nilai anggaran yang ditetapkan dalam APBDes," terangnya. 

"Ini kami kasih contoh aja, ada empat titik pembangunan, di Dusun Pesawaran 2, 4, 5 dan juga Dusun Tanjung Sari, dari empat titik pembangunan itu, anggaran yang ditetapkan di APBDes dengan nilai realisasi dilapangan kesemuanya dipangkas hingga setengah dari nilai anggaran yang semestinya, jadi nilai di APBDes Rp90-an juta tapi begitu jadi bangunan ternyata nilai bangunan gak sampai setengah dari 90 juta itu," tambah dia. 


Ia mengatakan, bangunan talut dan juga drainase yang ada di Dusun Pesawaran empat dianggarkan senilai Rp90 juta, nyatanya besaran realitas dari bangunan tersebut hanya Rp35 juta rupiah, begitu juga yang ada di Dusun Tanjung Sari yaitu pembangunan talut yang panjangnya 100 meter dengan nilai anggaran Rp23 juta namun dana yang terpakai hanya Rp9 juta. 


Pun begitu dengan pembangunan yang ada di Dusun Pesawaran dua Pesawaran lima, yang nilai realisasinya tidak melebihi setengah dari nilai anggaran yang ditetapkan dalam APBDes. 

"Saya sudah tanyakan semua proses pengerjaan kepada tukangnya secara langsung, talut sama drainase di Dusun empat itu anggaranya Rp90 juta lebih, tapi saya tanya langsung sama kepala tukangnya total cuma habis Rp35 juta lebih, itu sudah termasuk ongkos tukang segala macam," ujarnya. 

"Jadi saya sudah buat hitung-hitungan, dari semua pengerjaan yang termasuk dalam APBDes 2019 termin kedua terhitung sejak ditetapkannya Pj sudah ada kerugian negara sampai ratusan juta," ungkapnya. 

"Ya itu baru anggaran 2019, belum lagi tahun 2017, 2018, cuma kita tau 2017, dan 2018 bukan kewenangan Pj yang sekarang, cuma nanti bakal kita ungkap juga," tutup dia. 


Dikonfirmasi JPNews, Pj Kepala Makmur Munazat menyangkal segala tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Dirinya berkilah segala pembangunan yang dimaksudkan tersebut terlebih dahulu telah dilakukan sebelum dirinya resmi ditunjuk sebagai Pj. 

"Jadi setelah saya pertama dilantik semua pekerjaan itu telah selesai, jadi saya tinggal bayar aja, melalui TPK," ujar dia ketika dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (24/12).

"Ya memang itu ada di termin kedua, tahun anggaran 2019 saya yang menerima, tapi saya cuma tinggal bayar, sebab dalam pengerjaannya itu menggunakan dana talangan, entah itu dari pinjam atau dari mana saya tidak tau, yang pasti begitu saya dilantik saya tinggal bayar aja untuk bangunan itu," pungkasnya. (Snd/Ran)

Komentar

Pemerintahan Lainnya