TOP 0 Desa

Ketua LBH PHI Syahbudin Hasan

JPNews - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perwira Hukum Indonesia (PHI) Lampung Utara (Lampura) turut menyoroti jumlah dana yang ditelan untuk dua bimtek aparat desa di kabupaten itu, Kades ke Bali dan kaur plus bendahara ke Bandar Lampung  plus sekdes yang disebut capai Rp5,684 miliar.

Ketua LBH PHI Syahbudin Hasan, Jumat (29/11), menyebut bimtek yang dilakukan oleh ABDESI Lampura menelan anggaran miliaran yang sejatinya dapat digunakan untuk membangun desa yang ada di Lampura.

Namun, jumlah dana fantastis yang dianggarkan dari DD 232 desa tersebut habis terserap dan menambah PAD daerah Lain.

"Banyangkan saja, untuk bimtek kades ke Bali harus menggelontorkan dana Rp11,5 juta perdesa. Untuk bimtek ke Bandar Lampung yang diikuti  Kaur dan Bendahara per desa harus mengeluarkan Rp5 juta. Belum lagi Rp8 juta untuk sekdes. Total per desa Rp24,5 juta. Jika dikali 232 desa maka total akhir Rp5,684 miliar lebih," ungkapnya.

“Kalau hanya mau kepantai ngapain jauh-jauh ke Bali sana. Di Sumatra sini saja bagus, buat bimtek yang sama kultur daerahnya, atau undang narasumbernya ke Lampung Utara kan lebih hemat. Harusnya dana desa ini bisa digunakan untuk kepentingan warga desa. Karena uang tersebut milik warga desa bukan milik kepala desa,” tegas Syahbudin.

Dia menilai, bimtek tersebut hanya membuang-buang anggaran dan disinyalir menjadi ajang cari duit saja. 

"Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kegiatan Bimtek ini, data yang dihimpun, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 Kecamatan meliputi 232 desa," tambahnya.

(sol/JPN)

Komentar

Desa Lainnya