TOP 0 Ekonomi



JPNews – Ternyata, persoalan distribusi pupuk subsidi di Provinsi Lampung cukup kompleks. 

Seperti, masih terdapat data penerima yang telah meninggal dunia dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

Tak sampai di situ, terdapat petani, pekebun, peternak, dan petambak yang membuat RDKK melebihi ketentuan, dua hektare (ha).

Menyikapi ha itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran kebutuhan pupuk akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak, dan petambak.

“Dimana kebutuhan ini kemudian disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK yang disusun berdasarkan kebutuhan pupuk masing-masing lahan dan komoditi,” jelas Taufik saat membuka Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung Tahun 2019 di Hotel Sheraton, Kota Bandar Lampung, Kamis (28/11).

Pupuk subsidi ini, sambung Taufik, diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan dan atau subsektor perkebunan, atau subsektor holtikultura ataupun subsektor peternakan dengan luasan maksimal dua ha dan petambak dengan luasan maksimal satu ha.

Namun demikian, berdasarkan hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung Ketahanan Pangan, masih terdapat beberapa persoalan distribusi pupuk bersubsidi dilapangan. Antara lain, masih terdapat nama-nama petani yang sudah meninggal masih tercantum dalam penerima pupuk subsidi dan masih terdapat petani yang membuat RDKK melebihi ketentuan dua ha.

“Selain itu, berdasarkan uji petik yang dilakukan kepada distributor dan pengecer masih dijumpai belum adanya rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai kartu kendali penyaluran pupuk. Lalu masih ada petani yang membeli pupuk bersubsidi belum sesuai dengan pengecer yang telah ditentukan,” jelas Taufik.

Untuk itu, kata Taufik, perlu menjadi perhatian bagi para Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kecamatan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Distributor dan Pengecer, Gapoktan dan Poktan. Sehingga pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik dalam proses penyusunan RDKK sampai kepada pelaporan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

“Khusus kepada distributor dan pengecer, agar distributor wajib menjamin ketersediaan stock paling sedikit untuk kebutuhan dua minggu ke depan dan pengecer wajib menjamin ketersediaan stock paling sedikit untuk kebutuhan 1 minggu kedepan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk yang telah ditetapkan sehingga kelangkaan pupuk dimusim tanam dapat dihindari,” ujarnya. (ril/mlc/JPN)

Komentar

Ekonomi Lainnya